Pintasan.co, Bantul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memastikan bahwa program padat karya akan tetap berjalan meskipun ada efisiensi anggaran pada tahun 2025.
Program ini dianggap sebagai solusi utama untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan bahwa Pemkab Bantul berkomitmen untuk memperbaiki pusat-pusat ekonomi dan kebudayaan di daerah tersebut, salah satunya melalui peningkatan infrastruktur yang didorong oleh program padat karya.
“Ini (padat karya) harus menjadi fokus atau lokus pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul,” kata Halim, Senin (17/3/2025).
Orang nomor satu di Bumi Projotamansari itu menyampaikan bahwa pada tahun depan, pihaknya akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang selaras dengan visi misi kepemimpinannya.
“Karena, setelah dibangun padat karya, geliat ekonomi semakin terbuka dan investasi semakin meningkat. Dan dengan akses jalan, sarana prasarana tersedia lebih baik,” tuturnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Istirul Widilastuti, menyatakan bahwa pada awal tahun 2025, pihaknya telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di 195 titik desa, yang melibatkan lebih dari 5.000 tenaga kerja.
“Pada awal tahun 2025, kita sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur padat karya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp100 juta di masing-masing titik,” jelasnya.
Selanjutnya, pihaknya juga telah meresmikan program padat karya APBD 2025 di Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, pada Sabtu (15/3/2025).
Selain itu, pada tahun 2025, akan ada pembangunan infrastruktur padat karya menggunakan anggaran Danais di sekitar 80 titik di Kabupaten Bantul.
Walau terkena efisiensi, Istirul memastikan bahwa pengerjaan padat karya di masing-masing lokasi tersebut tetap berjalan.
“Nanti itu kami kerjakan setelah lebaran Idulfitri. Ya itu memang ada efisiensi. Tapi, jumlah lokasi pengerjaannya tetap, hanya plafon anggarannya berkurang. Itu pun tidak banyak yang berkurang,” tututnya.
Dia menyebutkan bahwa plafon anggaran untuk pelaksanaan padat karya di setiap titik akan sebesar Rp52,5 juta, lebih rendah dari rencana semula yang sebesar Rp55 juta per titik.
“Iya nda papa. Lokasi padat karya dan program padat karya nanti tetap berjalan kok. Karena, padat karya kan juga menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tutup dia.
