Pintasan.co, Kulon Progo – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulon Progo saat ini tengah mengantisipasi adanya penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengingat kasus serupa telah terjadi di beberapa daerah.
Namun, menurut Kepala Disdukcapil Kulon Progo, Aspiyah hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya warga yang menjadi korban penipuan tersebut di wilayahnya.
“Sampai saat ini kami belum menerima laporan dari warga, namun kami tetap memberikan imbauan,” katanya dihubungi pada Selasa (17/06/2025).
Imbauan ini disampaikan melalui Surat Edaran (SE) terkait Pencegahan Penipuan Aktivasi IKD. Aspiyah menjelaskan bahwa SE tersebut telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono.
Dalam SE tersebut, masyarakat diminta untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi maupun dokumen kependudukan kepada pihak yang tidak berwenang, terutama jika layanan yang ditawarkan disertai permintaan pembayaran dari warga.
“Sebab semua layanan administrasi kependudukan (adminduk) dari Disdukcapil Kulon Progo diberikan secara gratis alias tanpa biaya sama sekali,” jelas Aspiyah.
Menurutnya, aktivasi IKD hanya bisa dilakukan oleh petugas Disdukcapil tingkat Kabupaten/Kota, Kapanewon dan Kalurahan secara tatap muka. Layanan tidak disediakan melalui media online, panggilan telepon, panggilan video, hingga pesan singkat.
Secara terpisah, Sekretaris Disdukcapil Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, menyampaikan bahwa proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih terus berlangsung. Selain dilakukan di Kantor Disdukcapil, Kapanewon, dan Kalurahan, pelayanan juga diberikan melalui metode jemput bola.
Sampai dengan tanggal 31 Mei 2025, sebanyak 16.218 warga Kulon Progo telah berhasil mengaktivasi IKD. Sementara itu, jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik tercatat mencapai 345.234 orang.
“Sampai akhir Mei capaian aktivasi IKD di Kulon Progo baru 4,87 persen, dan kami terus berupaya meningkatkan capaiannya,” jelas Ernawati.
