Pintasan.co – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menekankan pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia.
Ia menilai kawasan pos lintas batas negara (PLBN) masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya.
Menurut Dewi, luasnya garis perbatasan Indonesia menjadi tantangan utama yang belum diimbangi dengan jumlah pos pengawasan yang memadai. Saat ini, jumlah pos lintas batas yang tersedia dinilai masih terbatas untuk mengawasi wilayah yang sangat luas.
“Dari total 14 pos lintas batas yang ada, semuanya perlu mendapat perhatian serius, tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di seluruh wilayah perbatasan Indonesia,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Selain itu, kondisi geografis yang sulit dan jauhnya akses menuju wilayah perbatasan turut menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Keterbatasan transportasi membuat efektivitas kerja petugas di lapangan belum optimal.
Dewi juga mengingatkan adanya berbagai potensi kerawanan di kawasan perbatasan, mulai dari pekerja migran non-prosedural, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga peredaran narkotika. Ia menilai jalur-jalur tidak resmi masih menjadi celah yang rawan dimanfaatkan jika pengawasan tidak diperkuat.
“Banyak jalur tidak resmi yang bisa menjadi ancaman jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas di wilayah perbatasan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Tak hanya itu, Dewi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penguatan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang masih terbatas di sejumlah kawasan perbatasan.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap wilayah perbatasan sebagai bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat di perbatasan merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian penting dari negara yang harus mendapat perhatian yang sama,” kata Dewi.
