Pintasan.co, Makassar – Komisi V DPR telah menyetujui anggaran Pagu Indikatif untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 sebesar Rp50,48 triliun, yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran sebelumnya yang sebesar Rp29,10 triliun.
Angka tersebut tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 yang diterbitkan pada 13 Februari 2025, mengenai tindak lanjut efisiensi belanja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 yang semula sebesar Rp81 triliun, telah mengalami efisiensi menjadi Rp60,4 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa dengan adanya penyesuaian anggaran ini, pihaknya dapat mengalokasikan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan serta jembatan.
Dody menambahkan, sesuai dengan arahan Ketua Komisi V, dengan tambahan anggaran ini, mereka dapat melakukan preservasi untuk sementara waktu dalam jangka enam bulan, dengan rencana untuk memperpanjangnya menjadi 12 bulan.
Lebih lanjut, Dody mengungkapkan bahwa meskipun anggaran ditambah, pihaknya tetap dapat mengalokasikan dana untuk program padat karya tunai (PKT), seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang mencakup 8.000 titik dengan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.
Selain itu, ada juga 1.025 titik proyek yang berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp700 miliar.
Setelah dilakukan penyesuaian, berikut adalah alokasi anggaran pada Pagu Indikatif untuk masing-masing unit di Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025: Sekretariat Jenderal Rp443,5 miliar, Inspektorat Jenderal Rp76,3 miliar, Ditjen Sumber Daya Air Rp23,386 triliun, Ditjen Bina Marga Rp17,095 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp6,396 triliun, Ditjen Prasarana Strategis Rp2,147 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp378 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Rp67,3 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp283,1 miliar, dan BPSDM Rp208,8 miliar.
