Pintasan.co, Surabaya – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan efisiensi anggaran sejak 2023. Ia mengklaim kebijakan tersebut berhasil menghemat hingga Rp 1 triliun.
Kebijakan yang dilakukan ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta efisiensi anggaran di seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengintruksikan kepada kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas.
Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025.
Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran tersebut. Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun.
Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Efisiensi anggaran ini berpengaruh pada anggaran daerah. Para kepala daerah harus putar otak agar pemerintahan tetap berjalan.
Sebagian dari mereka telah menyiapkan strategi, termasuk Eri Cahyadi. Hal ini disampaikan usai pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
Eri ,mengungkapkan bahwa mulai tahun 2023, Pemkot Surabaya telah menerapkan efisiensi dengan mengurangi aktivitas di kantor.
Menurutnya, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di luar kantor, seperti di balai RW atau lokasi proyek.
“Kami itu pekerjaannya dari dulu tidak dari kantor sejak tahun 2023, tidak di kantor. Kami pekerjaannya ada di balai RW, setelah itu petugas PU (Pekerjaan Umum), teman-teman PU dan cipta karya itu tetap ke lokasi masing-masing melihat proyeknya, melihat gedungnya, jadi tidak pernah di kantor dan ternyata dari semua itu perizinan yang kami lakukan tidak pernah terlambat,” kata Eri, Senin (17/2/2025).
Eri menambahkan, Pemkot Surabaya tidak lagi menggunakan forum group discussion (FGD) maupun konsultan. Hal ini berdampak pada penghematan biaya listrik dan air.
“Adminduk (administrasi kependudukan) pelayanannya tidak pernah terlambat. Kami tidak lagi menggunakan konsultan dan kami tidak ada lagi FGD-FGD. Dan ternyata dari hasil pekerjaan di manapun tidak di kantor karena kami sudah jalan 2023 ternyata dampaknya itu penghematan listrik, penghematan air kami baru rasakan di tahun 2024,” ujar Eri.
“Ketika kami tidak melakukan FGD, ketika kami tidak lagi gunakan konsultan, penghematan kami sampai Rp 1 triliun, karena kami melakukannya sejak tahun 2023,” ujarnya.
Ia menegaskan, pekerjaan yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat bisa dilakukan di mana saja. Namun, layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit tetap beroperasi di kantor.
“Tetap di kantor itu Puskesmas, rumah sakit tetap, tapi yang lainnya juga di luar kantor. Semuanya pelayanan kami juga digital sehingga kami itu yang namanya staf, sampai pertanggungjawaban itu, sampai di kontrak kinerjanya itu, ada di aplikasi per hari, output-outcome karena perlu kita ingat bahwa PNS ini adalah output-outcome yang tercapai,” katanya.
Eri tidak khawatir dengan kebijakan efisiensi anggaran setelah ia menjabat. Ia mengatakan, Pemkot Surabaya sudah terbiasa melakukan penghematan, termasuk meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sejak 2021.
“Dalam tiga tahun, dua tahun COVID kami bisa bangun jalan baru, bisa membangun rumah sakit baru dari efisiensi-efisiensi yang kami lakukan,” ujar Eri.
“Makanya kami tidak pernah ada ke luar negeri sejak kami terpilih 2021 sampai hari ini. Tidak ada, perjalanan luar negeri kami 0 kan sejak tahun 2021,” katanya.
