Pintasan.co, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Surat itu berisi permintaan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pertambangan terbuka (open pit) yang digunakan oleh PT Masmindo Dwi Area di Kabupaten Luwu.
Menurut Andi Sudirman, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu dikaji ulang secara mendalam.
Persoalan itu mencakup potensi dampak lingkungan hingga pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pelaku usaha lokal dalam pengelolaan tambang.
“Pada pertengahan April lalu, kami sudah bersurat secara resmi kepada Bapak Presiden Prabowo untuk meminta evaluasi terkait izin operasi pertambangan sistem open pit oleh PT Masmindo, termasuk risiko lingkungannya. Kami juga ingin memastikan pengelolaan SDA dapat memberi ruang lebih besar bagi BUMD dan pelaku usaha lokal,” ungkap Andi Sudirman dalam keterangan pers, Kamis (3/7/2025).
Ia menegaskan, langkah tersebut mencerminkan kehati-hatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengantisipasi dampak pertambangan terhadap masyarakat sekitar, terutama di kawasan pegunungan Luwu yang rentan.
Ketika dimintai penjelasan mengenai kerja sama antara PT Masmindo dan BUMD Sulsel, yakni PT Sulsel Citra Indonesia (SCI), Gubernur Andi Sudirman menyebut hingga kini belum ada tindak lanjut mengenai metode pertambangan yang akan diadopsi.
Sebagai informasi, BUMD PT SCI beberapa tahun terakhir memang cukup aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan nasional di sektor konstruksi, transportasi kereta api, dan pertanian.
Selain itu, SCI tercatat memiliki saham konsesi di tiga blok tambang nikel di wilayah Luwu Timur, serta kepemilikan participating interest pada PT Sengkang Energy dan saham di perusahaan transportasi bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Memang BUMD kita saat ini sedang fokus menggali sumber pendapatan tambahan. Namun, khusus kerja sama dengan PT Masmindo, kami berencana memanggil pihak direksi. Sampai sekarang, belum ada hasil kajian atau evaluasi detail dari pemerintah pusat terkait sistem open pit, sehingga belum ada keputusan lebih lanjut,” pungkas Andi Sudirman.
