Pintasan.co, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terintegrasi demi kemajuan Indonesia.
Dalam rilis yang disampaikan oleh pihaknya di Jakarta pada hari Selasa, Gus Ipul mengungkapkan bahwa arahan Presiden Prabowo terdiri dari tiga poin utama yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kementerian Sosial dan pihak terkait dalam melaksanakan tugas mereka.
“Presiden menginginkan kami semua bekerja dengan tekad yang kokoh untuk tidak melakukan korupsi, bekerja dengan data, dan integrasi lintas sektoral, ” kata Gus Ipul.
Ia menyatakan bahwa data merupakan dasar yang sangat penting agar kita dapat bekerja dengan akurat. Ia menambahkan bahwa data kemiskinan sangat dinamis, sehingga perlu dilakukan pembaruan secara berkala terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
Dengan harapan, DTKS dapat menjadi satu-satunya referensi resmi dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial.
“Alhamdulillah, kami sudah memiliki DTKS. Ini yang harus menjadi rujukan tunggal oleh pemerintah, mengingat ada juga instansi lain yang memiliki data terkait untuk bidang tugas mereka masing-masing. Kami bersama Wakil Menteri Sosial, Pak Agus Jabo, berkomitmen dalam 100 hari ke depan untuk mencapai satu data kesejahteraan sosial,” lanjutnya.
Gus Ipul berpendapat bahwa DTKS menggunakan dua jalur dalam pengumpulan data. Pertama, melalui jalur pemerintahan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan melalui mekanisme musyawarah desa atau musyawarah kelurahan.
Setelah itu, data tersebut diteruskan kepada bupati/wali kota untuk divalidasi dan diajukan ke Kementerian Sosial.
Selain melalui jalur pemerintahan, masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan koreksi data melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial, yaitu Aplikasi Cek Bansos.
Dengan ini, masyarakat dapat mengusulkan atau membantah data yang dianggap tidak akurat.
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas.
“Kita harus bekerja secara terintegrasi, baik antar-Direktorat Jenderal maupun dengan kementerian dan lembaga lain. Tidak boleh ada ego sektoral, semua bagian harus memahami peran dan tanggung jawab satu sama lain,” tegasnya.
Dengan menekankan pentingnya data yang akurat, integrasi lintas sektor, dan komitmen terhadap antikorupsi, diharapkan akan terbangun sistem kerja yang lebih terukur dan terencana, sesuai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto.
