Pintasan.co, Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis, program Presiden Prabowo Subianto tersebut untuk memperkuat sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Program Cek Kesehatan Gratis sudah mulai berjalan di beberapa wilayah di Indonesia pada 10 Februari 2025.

Hasan Nasbi Kepala Komunikasi Kepresidenan menjelaskan, Presiden sangat fokus pada penguatan sumber daya manusia.

Dia pun mengatakan, bahwa selain CKG, ada juga Program Makan Bergizi Gratis.

“Karena kita menuju Indonesia Emas, Indonesia Emas bukan hanya usianya, tapi kualitasnya juga emas. Pendidikan harus bagus, kesehatan juga harus bagus, sehinga nanti produktivitasnya bagus,” ujar Hasan Nasbi Kepala Komunikasi Kepresidenan di Puskesmas Wanakerta, Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat, Senin (10/2/2025).

Bahkan, tegasnya, CKG adalah komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan pada masyarakat Indonesia.

Jadi, Hasan pun menuturkan bahwa masyarakat tanpa terkecuali bisa mengakses layanan kesehatan yang baik secara gratis.

“Memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kita menyaksikan transformasi luar biasa di bidang kesehatan,” tegasnya.

“Program ini (CKG) memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjadikannya sejajar dengan negara maju lainnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh warganya,” sambung Hasan.

Hasan pun menilai jika pelaksanaan CKG di Puskesmas Wanakerta, Karawang, sudah berjalan lancar dan fasilitas di puskesmas itu sudah lengkap.

“Saya sengaja ke Puskesmas Wanakerta, karena ini di desa, ternyata fasilitasnya sudah sangat lengkap dan sistemnya sudah sangat baik, kita bisa pantau riwayat kesehatan kita hanya melalui handphone,” ujarnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk merealisasikan Program CKG.

CKG dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat, dengan fokus utama pada tiga momentum pelaksanaan, yakni CKG ulang tahun, CKG sekolah, dan CKG khusus untuk ibu hamil dan balita.

Baca Juga :  Dirjen PSP Kementerian Pertanian Diduga Terlibat Proyek Fiktif: Masyarakat Desak BPK dan Kejaksaan Agung Usut Tuntas