Pintasan.co, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai menghadapi ancaman serius.
Dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024), Hasto menyoroti keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk dugaan aparat kepolisian, dalam proses politik Pilkada 2024.
Menggunakan istilah “Partai Coklat” atau Parcok, Hasto merujuk pada dugaan keterlibatan sejumlah oknum kepolisian yang mencederai prinsip demokrasi.
“PDI Perjuangan tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan membunuh demokrasi di Indonesia,” tegas Hasto.
Ia juga mengungkap fakta-fakta yang menunjukkan adanya upaya pengebirian demokrasi, termasuk perubahan aturan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, untuk maju sebagai calon wakil presiden.
Hasto menyebut pernyataan Prof. Ikrar Nusa Bhakti sebagai landasan kritiknya terhadap kondisi demokrasi saat ini.
“Perlu lima kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat pemerintahan Jokowi,” ujarnya, mengutip pendapat Ikrar.
Selain itu, Hasto menyoroti kurangnya netralitas aparatur negara seperti TNI, Polri, kepala desa, dan kepala daerah dalam Pilkada, meskipun MK telah menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar.
“Keputusan ini nyata-nyata belum berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Hasto, sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten, hingga Jawa Timur mengalami berbagai masalah terkait pelaksanaan Pilkada, yang diduga turut melibatkan kepentingan politik pihak tertentu.
“Ambisi kekuasaan dari keluarga Bapak Jokowi, termasuk menjadikan Gibran sebagai wakil presiden, menjadi bagian dari masalah ini,” pungkasnya.
Hasto menegaskan, PDI Perjuangan akan terus memantau dan mengambil langkah untuk menjaga kedaulatan demokrasi Indonesia.
“Demokrasi harus tetap menjadi milik rakyat, bukan alat kekuasaan,” tegasnya. sambung dia.
