Pintasan.co, Jakarta – Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengklaim bahwa inflasi di Jakarta terus-menerus berada di bawah inflasi nasional.
“Bahkan inflasi di Jakarta selalu berada di bawah inflasi nasional,” ujar Pramono dilansir dari Kompascom.
Ia menyatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan Jakarta dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi bahan pokok.
Bahkan, Pramono mencontohkan harga beras, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, cabai, hingga telur ayam yang dinilai relatif stabil dan terjaga di Jakarta.
“Bahkan pada momen Idul Adha kemarin, jumlah sapi yang disembelih di Jakarta mencapai 71.000 ekor, padahal awalnya kami memprediksi hanya 64.000-65.000. Banyak yang memilih beli di Jakarta karena lebih murah daripada di Bogor, Bekasi, Tangerang, atau Tangsel,” ujar Pramono Anung pada saat menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri Peserta Pendidikan Pimpinan Nasional Angkatan ke-25 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Bahkan, Gubernur Jakarta itu mengeklaim, keberhasilan pengelolaan pasokan dan harga pangan ini adalah hasil dari proses hilirisasi yang berjalan dengan baik sejak lama.
Ia menyatakan bahwa BUMD seperti Food Station Cipinang Jaya dan Dharma Jaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjalin kerja sama dengan daerah-daerah penghasil pangan, termasuk Karawang, Lampung, dan Kediri, yang merupakan kampung halamannya.
“Bukan karena bupatinya anak saya, bukan. Tapi karena kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan. Petani mendapat harga yang baik, dan Jakarta mendapat pasokan yang stabil,” imbuh Pramono.
Pramono juga menyoroti perlunya transformasi sosial di Jakarta, dan menyebutkan bahwa disparitas sosial ekonomi merupakan tantangan utama.
“Persoalan utamanya adalah disparitas, perbedaan orang kaya dan miskin di Jakarta. Maka sejak awal saya memimpin, saya dorong Kartu Jakarta Pintar (KJP) segera dibagikan,” tuturnya.
Hingga kini, menurutnya, program KJP telah menjangkau lebih dari 707.000 siswa dengan anggaran mencapai Rp 1,6 triliun.
Sampai saat ini, program KJP menurut Pramono, telah menjangkau lebih dari 707.000 siswa dengan total anggaran mencapai Rp 1,6 triliun.
Pemerintah Provinsi Jakarta juga memiliki program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk jenjang pendidikan tinggi, yang memungkinkan penerimanya untuk belajar hingga jenjang S3.
