Pintasan.co, Jakarta – Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan dukungannya terhadap proyek giant sea wall yang akan membentang di sepanjang pesisir Jakarta hingga Jawa Timur. Jakarta akan menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun setiap tahun.
Bahkan, kata dia, bahwa Jakarta akan mendapatkan jatah pembangunan sepanjang 19 kilometer. “Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya, dapat bagian 12 kilometer, kemarin mendapat tambahan 7 kilometer, sehingga total adalah 19 kilometer,” ujar Pramono Anung saat menjadi pembicara di Future Talk feat Endgame ‘What’s Jakarta’s Future?’ di Taman Ismail Marzuki dilansir dari detikNews, Minggu (15/6/2025).
Gubernur Jakarta itu menuturkan penugasan ini tidak mudah bagi kemampuan anggaran daerah. Dia memperkirakan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 triliun setiap tahun untuk pembangunan sepanjang 19 kilometer “Dan Jakarta tentunya akan mempersiapkan itu, APBD Jakarta sekarang ini Rp 91 triliun, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa di atas Rp 100 triliun. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp 5 triliun untuk sea wall,” ucapnya.
“Dan itu apakah Jakarta mampu atau tidak? Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami. Dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden,” sambungnya.
Pramono menyebutkan bahwa sumber dana untuk proyek giant sea wall juga dapat diperoleh dari pajak. Ia menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta akan mempersiapkannya dengan sebaik-sebaiknya.
“Dari mana dananya, sebagian dari sampah, sebagian dari tentunya yang konvensional dari pajak dan sebagainya. Tetapi kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dan kami yakin pasti kami bisa dan kami mampu,” tuturnya.
Salah satunya, kata Pramono, pendapatan Jakarta yang digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, yakni dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik. “Kita bangun 4 PLTS, satu PLTS feeder per hariannya 2.500 itu kurang lebih mungkin sekitar 1.500 megawatt,” imbuh Pramono.
“Maka persoalan sampah selesai, persoalan listriknya terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue buat Jakarta. Nah, revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun giant sea wall,” sambungnya.
Pramono menyatakan bahwa kewajiban Jakarta hanya sebatas menyelesaikan pembangunan sepanjang 19 kilometer. Sementara itu, hal-hal di luar kewajiban tersebut menjadi wewenang pemerintah pusat. “Yang kami 19 km, di luar itu pemerintah pusat. Saya akan berkonsentrasi, ini kan baru ada perubahannya juga baru 1-2 minggu ini. Maka kami akan matangkan terlebih dahulu,” jelasnya.
