Pintasan.co, Semarang – Pemprov Jateng siap menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan program swasembada pangan pada tahun 2025.
Rakor ini merupakan langkah lanjutan dari arahan Presiden RI untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan di Indonesia.
Rencananya, rakor pertama di tahun 2025 ini akan diadakan di Jateng pada 15 atau 16 Januari.
Acara tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, dan para penyuluh pertanian.
Menurut Pamuji Lestari, tenaga ahli Kementerian Pertanian, rakor ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi semua pihak terkait agar memiliki keselarasan dalam upaya mencapai swasembada pangan.
“Kita ingin semua pihak bergerak bersama. Pendataan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa hingga nasional, supaya kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan,” ujar Pamuji.
Pamuji juga mengungkapkan bahwa Jawa Tengah dipilih sebagai tuan rumah rakor karena memiliki potensi besar dalam sektor produktivitas pangan.
Beberapa daerah di Jateng, seperti Sragen, bahkan mencatatkan indeks pertanaman lebih dari 400.
“Potensi Jateng sangat besar. Ini menjadi salah satu alasan mengapa rakor ini dimulai di sini,” tambahnya.
Program swasembada pangan ini, menurut Pamuji, adalah perintah langsung dari Presiden dan merupakan program nasional.
Karena itu, kerjasama antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilannya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini.
Menurutnya, Jateng sebagai salah satu provinsi agraris harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Kami mendukung penuh program ini. Jateng siap berperan aktif. Sudah seharusnya, mulai dari provinsi hingga kabupaten kota, merasa memiliki program ini,” ujar Nana.
Ia juga menyoroti manfaat yang telah dirasakan dari program Kementerian Pertanian pada tahun 2024, seperti peningkatan luas tambah tanam (LTT), pompanisasi, dan bantuan pupuk yang berhasil meningkatkan hasil pertanian.
Beberapa daerah bahkan mampu melakukan panen lebih dari sekali dalam setahun.
“Bupati dan wali kota harus ikut mendorong program ini. Kita juga perlu melibatkan pakar, akademisi, dan para ahli untuk memastikan swasembada pangan bisa segera tercapai,” terang Nana.
