Pintasan.co, Solo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang menyebut adanya isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Jokowi dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta hal tersebut kepada siapa pun.
Dalam keterangannya di kediamannya di Solo pada Senin (30/12/2024), Jokowi menegaskan bahwa isu perpanjangan masa jabatan itu adalah salah.
“Ini saya ulang lagi, tidak pernah ada yang namanya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menyarankan agar klarifikasi terkait isu tersebut dapat langsung ditanyakan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atau Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
“Tanyakan saja ke Ibu Mega atau tanyakan saja ke Mbak Puan atau tanyakan ke partai-partai, kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada,” lanjutnya.
Jokowi juga menambahkan bahwa ia tidak ingin ada pihak yang membuat framing negatif mengenai dirinya.
“Jangan menjadi framing jahat seperti itu, enggak baik ya,” tegasnya.
Pernyataan Jokowi ini muncul setelah Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, memberikan penjelasan terkait status hukum dirinya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku.
Dalam video yang diterima pada Kamis (26/12/2024), Hasto mengungkapkan bahwa PDIP selalu menghormati keputusan KPK, namun juga mengkritisi ancaman terhadap demokrasi dan konstitusi.
Hasto mengungkapkan bahwa ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi partainya agar tidak memecat kader yang dianggap melanggar konstitusi, termasuk Jokowi.
“Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan, maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” kata Hasto.
Hasto juga menyebutkan adanya tekanan politik yang datang dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, yang menurutnya digunakan untuk kepentingan politik praktis.
“Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” tutup Hasto.
