Pintasan.co, Yogyakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DIY semakin percaya diri dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2025.
Pada Kamis (6/3/2025), rapat persiapan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto.
Seluruh kelompok kerja (pokja) terkait hadir dalam rapat ini untuk merancang langkah strategis dan memperkuat kerjasama guna mencapai target WBBM.
Agung Rektono Seto menekankan pentingnya kesiapan dokumen dan data pendukung sebagai dasar utama untuk mencapai tujuan tersebut.
“Seluruh pokja harus mempersiapkan segala dokumen dan data dukung dengan cermat dan teliti. Ini adalah langkah awal yang menentukan kesuksesan kita menuju WBBM 2025,” tegas Agung.
Salah satu inovasi yang menarik perhatian dalam rapat ini adalah rencana peluncuran program layanan publik melalui platform media sosial seperti Instagram dan TikTok.
Program ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan konsultasi langsung melalui sesi live streaming yang diselenggarakan secara berkala.
“Kami akan memanfaatkan platform media sosial untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kami. Masyarakat yang membutuhkan informasi atau konsultasi dapat mengikuti sesi live streaming dan mendapatkan jawaban langsung dari petugas yang berwenang, tanpa perlu datang ke kantor,” jelas Agung.
Program ini diharapkan dapat menjadi penghubung yang lebih dekat dan transparan antara instansi pemerintah dan masyarakat.
Ketua Tim Zona Integritas Kanwil Kemenkumham DIY, Soleh Joko Sutopo, menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan publik merupakan kunci utama untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani.
“Glorifikasi layanan publik tidak hanya tentang meningkatkan kualitas, tetapi juga memastikan layanan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Media sosial menjadi solusi untuk menjawab tantangan ini,” ujar Soleh.
Selanjutnya, Agung menjelaskan bahwa setiap sesi live streaming akan mengusung tema yang berbeda setiap minggunya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Contohnya, satu sesi membahas prosedur pengurusan dokumen kependudukan, sementara sesi lainnya membahas tentang hak kekayaan intelektual atau konsultasi hukum terkait keluarga.
“Dengan tema yang berbeda setiap minggunya, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan terarah. Ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka,” tambah Agung.
Selain membahas program layanan publik digital, rapat ini juga membahas strategi lain, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, dan optimalisasi sistem pelaporan.
Semua peserta rapat sepakat untuk bekerja sama secara kolaboratif dan berkomitmen penuh untuk mencapai target WBBM 2025.
Dengan diluncurkannya inovasi layanan publik ini, Kanwil Kemenkumham DIY menunjukkan tekad yang kuat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan pelayanan yang cepat, akurat, serta ramah.
Diharapkan langkah ini dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
