Pintasan.co, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas rencana penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) guna menyikapi polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 terkait penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil.
Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya membawa penyelesaian persoalan ke level regulasi yang lebih tinggi.
Listyo menyebutkan bahwa Polri akan menghormati sepenuhnya substansi PP yang nantinya diterbitkan pemerintah.
Sebagai institusi yang menjunjung tinggi hukum, Polri siap menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ditetapkan melalui regulasi tersebut.
Perpol 10/2025 sebelumnya menuai kritik karena mengatur peluang anggota Polri aktif mengisi jabatan di 17 kementerian dan lembaga.
Sejumlah pihak menilai aturan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penempatan polisi aktif di jabatan sipil melanggar konstitusi.
Kapolri menjelaskan, kewenangan Polri dalam menindaklanjuti putusan MK terbatas pada ranah internal institusi, sehingga regulasi yang bisa diterbitkan hanya sebatas Perpol.
Sementara itu, pengaturan lintas sektor membutuhkan dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah.
Pemerintah pun saat ini tengah menyiapkan PP untuk mengatur secara komprehensif penempatan anggota Polri di jabatan sipil.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui penyusunan PP tersebut, dengan melibatkan KemenPAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara.
PP tersebut nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri serta Pasal 19 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, berharap aturan ini dapat segera dirampungkan, paling lambat pada Januari 2026, agar polemik terkait rangkap jabatan dapat segera diselesaikan.
