Pintasan.co, Jakarta – Kasus kematian Bripka Arham Nurdin, yang dikenal sebagai AN, setelah ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, kini memasuki fase baru.
Keluarga almarhum telah mengajukan keluhan kepada rumah aspirasi Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR RI, dengan keyakinan bahwa ada kejanggalan dalam kematian tersebut.
“Kami datang ke rumah aspirasi Bapak Rudianto Lallo untuk melaporkan dugaan kelalaian BNNP Sulsel yang berkaitan dengan kematian almarhum.” ujar keluarga korban Khoirul Fadhlam.
Mereka tiba di lokasi tersebut pada Minggu malam sekitar pukul 22.30 Wita dan mempertanyakan situasi yang mengakibatkan kematian Bripka Arham saat dalam pengawasan BNNP.
Khoirul menegaskan bahwa mereka merasa ada unsur kelalaian dalam penanganan kasus ini dan berharap agar pihak berwenang memberikan perhatian serius serta melakukan penyelidikan yang transparan dan profesional.
Juru bicara rumah aspirasi, Muh. Akbar Supriadi, mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima aduan dari keluarga Bripka Arham.
Dia mencatat bahwa kematian tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dari pihak keluarga.
“Kami menerima laporan dari keluarga almarhum terkait kasus polisi Sinjai yang diduga bunuh diri dengan meminum cairan pembersih kaca setelah ditangkap oleh BNNP,” ujarnya.
Akbar juga menyoroti kejanggalan terkait hasil autopsi yang tidak disampaikan kepada keluarga.
“‘Mengapa hasil autopsi tidak dapat diakses oleh pihak keluarga? Jika benar Bripka AN meninggal karena bunuh diri, di mana barang buktinya?” tanyanya.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya luka lebam di punggung Bripka Arham serta darah yang keluar dari telinga dan mulutnya, yang menunjukkan perlunya penyelidikan lebih lanjut terhadap tindakan BNNP.
Akbar menekankan pentingnya kepolisian untuk menyelidiki BNNP Sulsel guna mengungkap kejanggalan dalam kasus ini.
Ia memperingatkan bahwa jika tidak ditangani secara transparan, akan muncul lebih banyak pertanyaan dari masyarakat.
Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke Polda Sulsel dan bersiap untuk membawa masalah ini ke Komisi III DPR RI jika diperlukan.
