Pintasan.co, – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) terus mendorong transformasi ekonomi di kawasan pesisir melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi biru dan hilirisasi sektor kelautan serta perikanan di tingkat lokal.
Langkah tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi fondasi utama ekonomi biru nasional.
Inisiatif ini merupakan bagian dari pelaksanaan Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berkeadilan dan berbasis potensi daerah.
“Ini adalah komitmen bersama untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil, Amran, dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir.
Menurutnya, forum ini penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mengintegrasikan pengelolaan koperasi dengan pengembangan destinasi wisata bahari.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan agar koperasi ini tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga bagian dari ekosistem pariwisata bahari yang berkelanjutan,” kata Amran.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di wilayah pesisir sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Upaya ini diharapkan dapat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen melalui penguatan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.
Amran berharap, melalui rapat koordinasi ini, dapat dihimpun data komprehensif mengenai penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di kawasan pesisir yang berbasis potensi wisata bahari. Data tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah ke depan.
