Pintasan.co, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, baru-baru ini menandatangani surat yang mengatur pembiayaan kegiatan pembekalan (retreat) bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa seluruh biaya kegiatan orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 akan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui anggaran APBN, tanpa ada pembebanan ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Surat yang ditandatangani pada Kamis, 13 Februari 2025, menyatakan bahwa biaya tersebut berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.

Wamendagri, Bima Arya, mengonfirmasi hal ini, menyebutkan bahwa Kemendagri memiliki anggaran khusus untuk pelatihan dan penguatan kapasitas aparat pemerintah daerah.

Bima menjelaskan bahwa setiap daerah juga memiliki anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur, termasuk kepala daerah.

Peningkatan kapasitas ini penting agar kepala daerah dapat memahami dengan baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap APBD.

Sebelumnya, pembiayaan retreat kepala daerah biasa dilakukan dengan pola pembagian biaya antara APBN dan APBD.

Namun, Bima menjelaskan bahwa sempat ada aspirasi dari pemerintah daerah agar biaya tersebut juga dapat dibebankan pada APBD karena dana untuk peningkatan kapasitas kepala daerah sudah dianggarkan di daerah.

Terkait usulan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri sempat mengeluarkan surat edaran teknis yang memperbolehkan pembiayaan dari APBD.

Namun, Tito Karnavian akhirnya memutuskan untuk membatalkan pembiayaan yang berasal dari APBD dan memastikan bahwa seluruh biaya retreat kepala daerah akan ditanggung sepenuhnya oleh Kemendagri, terutama untuk meningkatkan kapasitas kepala daerah terpilih yang tidak semuanya berasal dari latar belakang birokrat.

Bima menyampaikan bahwa keputusan Mendagri ini menjadi perbaikan dari surat edaran sebelumnya, dengan memastikan pembiayaan sepenuhnya menggunakan anggaran Kemendagri.

Baca Juga :  Prabowo Dorong Kemandirian Teknologi: Indonesia Harus Bisa Produksi Mobil, Motor dan Komputer Sendiri