Pintasan.co, Sanana – Pernyataan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, yang menyebut kritik Anggota DPRD Maluku Utara, Mislan Syarif, sebagai “fitnah” terkait dokumen RPJMD 2025–2029, menuai reaksi keras dari masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.
Masyarakat dan aktivis menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk sikap anti-kritik yang tidak semestinya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik.
Dalam sebuah diskusi publik yang digelar secara live, aktivis Taliabu, Jamrudin, menyatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh Mislan Syarif anggota DPRD dari Dapil V (Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu) adalah sah dan berdasarkan fakta.
Kritik tersebut berangkat dari ketiadaan nama Kabupaten Pulau Taliabu dalam dokumen RPJMD 2025–2029 yang telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD.
“Kalau dokumen RPJMD itu memang sudah dibagikan ke anggota DPRD, lalu ada yang mengkritik berdasarkan isi, itu bukan fitnah. Itu fakta. Dan faktanya, Kabupaten Pulau Taliabu tidak dimuat dalam penyusunan RPJMD,” ujar Jamrudin.
Lebih lanjut, Jamrudin menyatakan bahwa masyarakat Taliabu tidak buta dan tidak tuli terhadap perlakuan diskriminatif yang dirasakan selama ini. Menurutnya, sudah dua periode berturut-turut Taliabu tidak menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi.
Ia menilai respons Kepala Bappeda yang menyebut kritik tersebut sebagai fitnah adalah upaya menutup-nutupi fakta.
“Kalau memang Taliabu disebut masuk perencanaan, tunjukkan saja di dokumen mana percepatan pembangunan infrastruktur atau layanan dasar untuk Taliabu ditulis. Kalau tidak ada, artinya ini pembenaran untuk menutupi kegagalan,” tegas Jamrudin.
Dalam dokumen RPJMD yang disusun Bappeda Provinsi Maluku Utara, disebutkan bahwa 10 kabupaten/kota masuk dalam program strategis lima tahunan. Namun, menurut Jamrudin, Taliabu tidak disebut sama sekali, sementara kabupaten/kota lainnya tercantum dengan jelas.
“Lucu kalau katanya masih dalam proses pemetaan. Kenapa daerah lain sudah tertulis? Kenapa Taliabu tidak? Ini bukan sekadar kelalaian, ini bukti pengabaian,” katanya.
Tak hanya itu, Jamrudin dengan tegas meminta agar Kepala Bappeda Malut tidak bersikap seperti “gorila” yang mencoba membungkam suara rakyat dan mengucilkan wakil mereka di DPRD, Mislan Syarif.
“Jangan justru menyebut kritikan itu sebagai fitnah. Mislan Syarif adalah wakil rakyat kami, mantan prajurit TNI-AD yang pernah membela kedaulatan Indonesia di PBB. Beliau bukan orang sembarangan, dan kritiknya mewakili suara rakyat.”
Ia juga mengingatkan bahwa ketimpangan pembangunan yang terus terjadi bisa memicu munculnya wacana pemisahan wilayah.
“Kalau pembangunan terus timpang, jangan salahkan rakyat kalau wacana pemisahan muncul. Ini bukan ancaman, ini peringatan serius bahwa kepercayaan terhadap Pemprov Malut semakin terkikis,” pungkasnya.
Masyarakat Taliabu berharap agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Bappeda, lebih terbuka terhadap kritik dan bersedia duduk bersama rakyat untuk menyusun kebijakan pembangunan yang adil dan merata.
