Pintasan.co, Klaten – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menerima piagam penghargaan atas predikat penilaian kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan ini diberikan karena Pemkab Klaten berhasil meraih nilai kepatuhan 98,08, masuk dalam zona hijau atau kategori kualitas tertinggi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, menyatakan bahwa dengan nilai tersebut, Pemkab Klaten berhasil meraih posisi ke-9 terbaik di Jawa Tengah dalam hal kepatuhan pelayanan publik.
Sementara itu, di tingkat nasional, Pemkab Klaten menduduki peringkat ke-14 terbaik.
“Alhamdulillah untuk Kabupaten Klaten, penilaian terkait dengan kepatuhan pelayanan publik itu nilainya luar biasa sangat tinggi 98,08. Secara keseluruhan itu artinya di Jawa Tengah peringkat ke-9 dan di nasional kita peringkat 14,” kata Jajang, Senin (9/12/2024).
Menurutnya, penilaian kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Klaten tahun ini menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Sebab beberapa tahun sebelumnya, Pemkab Klaten masih berada di zona kuning.
“Ternyata kami sudah bisa masuk zona hijau bahkan capaian angkanya saat ini melompat sangat tinggi, kategori tertinggi. Bahkan ada salah satu instansi kami di Puskesmas yang bisa dapat nilai sempurna 100. Nanti saya harapkan itu bisa ditiru, dimodifikasi, dan jadi contoh OPD-OPD lain terkait bagaimana parameter pelayanannya harus dipenuhi,” ucapnya.
Jajang menyampaikan bahwa terdapat 7 OPD (organisasi perangkat daerah) di Pemkab Klaten yang dievaluasi terkait kepatuhan pelayanan publik. Ia menyebutkan bahwa hampir seluruh OPD meraih nilai di atas 99 poin.
“Paling rendah dapat nilai 94 poin saja. Jadi Alhamdulillah dari 7 OPD kemarin dinilai bagus dan semua maksimal. Harapannya semua OPD, layanan publiknya apalagi yang bersifat wajib dan mendasar, harus betul-betul dapat nilai sempurna. Jadi sarana prasarana, sumber daya manusianya, dan kepatuhan layanannya semua bisa terpenuhi dengan baik,” tandasnya.
