Pintasan.co, Jakarta – Kepolisian Korea Selatan mengumumkan akan mengerahkan 14.000 personel di ibu kota Seoul untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan pada hari pembacaan putusan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol terkait deklarasi darurat militer singkat pada Desember lalu.
Jumlah tersebut mencakup sekitar 60 persen dari total pasukan anti-huru-hara di seluruh Korea Selatan, yang akan ditempatkan di bawah status siaga keamanan tertinggi.
Menurut laporan dari Yonhap News Agency yang berbasis di Seoul, langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan protes besar dan ancaman terhadap fasilitas penting, termasuk gedung pengadilan dan hakim yang menangani kasus tersebut.
Awalnya, kepolisian merencanakan untuk mengerahkan 12.000 personel, namun jumlah itu ditingkatkan mengingat potensi eskalasi situasi di sekitar Mahkamah Konstitusi.
Dilansir dari Anadolu Agency pada Rabu, 19 Maret 2025, pengadilan yang terdiri dari delapan hakim ini telah menyelesaikan persidangan pemakzulan Yoon Suk-yeol pada akhir Februari dan diperkirakan akan mengumumkan putusan minggu ini.
Menurut hukum di Korea Selatan, keputusan pemakzulan memerlukan persetujuan minimal enam dari delapan hakim.
Jika disetujui, pemilihan presiden baru harus dilakukan dalam waktu 60 hari. Jika ditolak, Yoon akan kembali menjabat sebagai presiden hingga masa jabatannya berakhir pada 2027.
Meskipun tanggal pasti pembacaan putusan belum diumumkan, kepolisian telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan ketat di sekitar gedung pengadilan.
Petugas kepolisian dari unit kejahatan akan ditempatkan di lokasi untuk menangkap demonstran yang mencoba memasuki gedung secara paksa, sementara pasukan khusus juga disiagakan sebagai langkah pengamanan tambahan.
Sejak Kamis lalu, area sekitar Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan sebagai zona larangan terbang. Kepolisian juga akan menggunakan peralatan anti-drone untuk mencegah penerbangan ilegal di sekitar area tersebut.
Sebagai bagian dari langkah pengamanan, beberapa fasilitas umum di sekitar pengadilan akan ditutup pada hari pembacaan putusan.
Penutupan tersebut mencakup satu stasiun kereta bawah tanah, satu stasiun pengisian bahan bakar, empat lokasi konstruksi, serta akses ke atap di 22 gedung yang berada di sekitar kompleks pengadilan.
Langkah pengamanan ini diambil setelah insiden pada Januari lalu, ketika ratusan pendukung Presiden Yoon menyerbu gedung pengadilan di Seoul untuk memprotes keputusan pengadilan yang secara resmi menangkap presiden yang saat itu telah ditangguhkan dari jabatannya.
