Pintasan.co, Jakarta – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Suswati, menegaskan pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan program-program PKK dan Posyandu.
Ia menyoroti agar anggaran yang ada dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan hanya untuk urusan administratif.
“Saya ingin program-program yang dijalankan benar-benar dirancang dengan baik. Oleh sebab itu, pengurus bersama kelompok kerja (pokja) masing-masing harus memiliki program yang jelas,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (20/11/2024).
Pernyataan ini disampaikan pada acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP PKK di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Rakornas tersebut juga menjadi persiapan menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X TP PKK tahun 2025.
Tri, yang juga istri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menggarisbawahi perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk mendukung keberlangsungan program PKK.
Ia menyebut kolaborasi ini penting untuk menambah sumber daya di luar anggaran pemerintah yang sering kali terbatas.
Selain itu, ia mendorong pemanfaatan sumber pendanaan lain, seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dengan syarat data penerima manfaat harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika kita bisa menunjukkan bahwa program ini bermanfaat, mereka pasti mendukung,” katanya.
Tri juga menegaskan bahwa keberhasilan program PKK tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh keterampilan organisasi, seperti membangun jejaring dan menjalin hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan.
Hal ini, menurutnya, akan sangat membantu dalam mendapatkan dukungan untuk program-program yang memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa program PKK merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional.
Oleh sebab itu, ia meminta agar program-program tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Program PKK harus menjadi bagian dari visi besar untuk menjadikan Indonesia negara yang kuat dan maju, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga untuk masa depan,” tutupnya.
