Pintasan.co, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa target atau keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Sidang Tahunan DPR/MPR tahun 2028 dapat diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada dasarnya harus diwujudkan.
Dede menambahkan bahwa prinsip tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, target pelaksanaan pada tahun 2028 ini sangat mungkin dicapai.
“Mestinya demikian jika semua berjalan lancar,” kata Dede Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Namun, Dede menegaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu jika Sidang Tahunan DPR/MPR ingin dilaksanakan di IKN, terutama terkait kesiapan sarana dan prasarana yang memadai.
Ia menambahkan bahwa Komisi II DPR RI, yang memiliki tanggung jawab atas urusan IKN, dalam waktu dekat akan mengundang Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk meninjau perkembangan terbaru dalam proses pembangunan IKN.
“Ada (rapat dengan OIKN) pekan depan, lagi cari jadwal,” ucap dia.
Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, lembaga negara akan pindah dan menjalankan tugas, fungsi, serta perannya di Ibu Kota Nusantara secara bertahap.
Lembaga negara yang dimaksud, termasuk DPR sebagai badan legislatif pusat, akan berpindah ke IKN.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pertemuan bersama Kabinet Merah Putih (KMP), menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam empat tahun.
Prabowo berharap bahwa pada tahun 2028, IKN sudah dapat berfungsi secara efektif sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan politik negara.
“Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” kata Raja Juli dalam keterangan di akun Instagram resminya.
