Pintasan.co, Makassar – Sebanyak 25 penyelenggara Pemilu di Sulawesi Selatan, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Laporan ini muncul sebagai dampak pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah tersebut.
Menurut data dari merdeka.com, terdapat 17 komisioner Bawaslu Sulsel dan kabupaten/kota yang dilaporkan ke DKPP.
Mereka adalah Mardiana Rusli, Theofilus Lias Limongan (Bawaslu Sulsel), Saparuddin, Muhtar Muis, Yusnaeni, Juanto Avol, Suhardi Kamaruddin (Bawaslu Gowa), Nellyati, Zahlul Padil, Ince Haiy Rachmad (Bawaslu Takalar), Kherana, Widianto Hendra (Bawaslu Palopo), serta Alwi, Nur Alim, Muh Aris, Rohzali Putra Baharuddin, dan Kamridah (Bawaslu Bone).
Salah satu pengadu, Dahyar, yang merupakan komisioner Bawaslu Palopo, melaporkan kasus terkait penetapan Trisal Tahir sebagai calon Wali Kota Palopo.
Dahyar menyebutkan, laporan ini diajukan karena pihak terkait dianggap tidak melakukan pengawasan aktif terhadap keabsahan ijazah Paket C milik Trisal Tahir.
Trisal Tahir yang belum memenuhi syarat (BMS)
Ia menambahkan bahwa sebelumnya, pada 23 Oktober 2024, hasil verifikasi administrasi menyatakan Trisal Tahir belum memenuhi syarat (BMS), namun kemudian berubah menjadi memenuhi syarat (MS).
Menanggapi laporan tersebut, Ketua Bawaslu Palopo, Kherana, menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak pelapor dan siap memberikan klarifikasi jika laporan ini diproses lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa lembaganya telah bekerja sesuai aturan yang berlaku dan tanpa keberpihakan kepada pihak manapun.
Selain itu, delapan komisioner KPU juga dilaporkan ke DKPP, terdiri atas lima komisioner KPU Jeneponto (Asming Yusuf, Ilham Hidayat, Hasrullah Hafid, Arfandi, dan Sapriadi) serta tiga komisioner KPU Palopo (Irwandi Djumadin, Muhatzir Muh Hamid, dan Abbad).
Laporan terhadap lima komisioner KPU Jeneponto diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Muh Sarif Patta dan Moch Noer Alim Qalby.
Mereka menuding KPU Jeneponto tidak menjalankan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 13 TPS, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu.
Hardianto Haris Toto, Liaison Officer pasangan calon tersebut, menyebut bahwa pelaporan ini juga disertai dengan bukti berupa video viral yang menunjukkan dugaan kecurangan di TPS.
Sementara itu, tiga komisioner KPU Palopo dilaporkan oleh seorang warga bernama Junaid atas dugaan pelanggaran serupa.
Semua laporan ini menjadi bagian dari upaya mempertanggungjawabkan integritas penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan.
