Pintasan.co, Jakarta – Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, menghadapi gelombang baru upaya penangkapan atas tuduhan pemberontakan, dengan langkah yang lebih intensif direncanakan oleh tim investigasi.
Pihak berwenang mempersiapkan pelaksanaan surat perintah kedua setelah penyelidik utama bersumpah akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menembus pengamanan ketat dan menahan Yoon.
Pejabat sementara Presiden, Choi Sang-mok, menyerukan agar pihak berwenang memprioritaskan keselamatan publik saat melaksanakan surat perintah tersebut, mengingat bentrokan antara pendukung dan penentang Yoon di sekitar kediamannya yang telah diperkuat dengan barikade dan kawat berduri.
Yoon menghadapi penyelidikan atas dugaan rencana pemberlakuan darurat militer pada Desember 2024, yang mengguncang Korea Selatan dan memicu dikeluarkannya surat perintah penangkapan pertama terhadap presiden yang sedang menjabat.
Pengacaranya menolak legalitas surat perintah tersebut, menuding pengadilan berada di yurisdiksi yang salah, sementara tuduhan bahwa Yoon telah meninggalkan kediaman resmi juga dibantah sebagai fitnah.
Oh Dong-woon, kepala Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, meminta maaf atas kegagalan penangkapan sebelumnya dan menegaskan bahwa upaya kedua akan menjadi langkah terakhir, meskipun ia menolak mengungkapkan detail rencana operasi untuk menjaga kerahasiaan.
