Pintasan.co, Singosari – Jalan Raya Mondoroko, Singosari, yang terletak tepat di depan kantor SATPAS Polres Malang, kini dikenal bukan karena ketertibannya, melainkan karena maraknya aksi balap liar yang hampir setiap malam berlangsung di lokasi tersebut.
Ironisnya, kegiatan yang jelas melanggar hukum ini seolah dibiarkan begitu saja tanpa penanganan serius dari aparat penegak hukum setempat.
Kaukus Muda Singosari, melalui ketuanya SetiawanAJ, menyuarakan keprihatinan sekaligus kritik tajam terhadap lemahnya respons Polsek Singosari dalam mengatasi fenomena ini.
Menurutnya, pembiaran terhadap balap liar di jalur vital seperti Jalan Mondoroko menjadi cermin nyata dari krisis kepemimpinan di tingkat kepolisian sektor.
“Kami menyaksikan langsung bagaimana masyarakat merasa tidak aman di ruang publiknya sendiri. Ketika jalan raya berubah menjadi arena balapan liar, dan tidak ada tindakan berarti dari pihak kepolisian, maka ini bukan lagi soal lalu lintas – ini soal kegagalan institusional,” ujar SetiawanAJ.
Lebih dari sekadar gangguan ketertiban, balap liar membawa risiko kecelakaan, kekacauan lalu lintas, hingga merusak citra aparat keamanan. Namun sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan kehadiran aktif dari Kapolsek maupun jajarannya di lapangan.
“Kami mempertanyakan peran dan komitmen Kapolsek Singosari dalam menjalankan fungsi utama kepolisian: melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Jika hal sekecil ini saja dibiarkan, bagaimana mungkin publik bisa mempercayakan masalah yang lebih besar kepada institusi ini?” lanjutnya.
Kaukus Muda Singosari menilai bahwa ketidakhadiran negara di titik-titik rawan seperti Mondoroko menandai kemunduran serius dalam kultur penegakan hukum.
Situasi ini mencerminkan kelumpuhan yang tidak hanya berdampak pada fisik jalan, tetapi juga pada psikologis masyarakat yang kehilangan rasa aman dan kepercayaan.
Sebagai bagian dari elemen sipil yang peduli pada kemajuan Singosari, Kaukus Muda mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polsek Singosari.
Mereka juga meminta perhatian dari Kapolres Malang hingga Polda Jawa Timur untuk segera turun tangan mengatasi situasi ini sebelum masyarakat mengambil sikap apatis atau bahkan melakukan tindakan swadaya yang berisiko menimbulkan konflik horizontal.
“Ketika aparat gagal menjalankan fungsinya, ruang publik menjadi liar, dan hukum kehilangan makna. Jalan Mondoroko adalah simbol yang harus segera dibenahi sebelum menjadi preseden buruk bagi wilayah lainnya,” tutup SetiawanAJ.
