Pintasan.co, Makassar – Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Heriwawan, mengajukan permintaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meninjau kembali kebijakan penerapan sistem pemantauan kapal atau Vessel Monitoring System (VMS).
Ia menilai bahwa pemasangan dan operasional alat tersebut memberatkan para nelayan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Heriwawan, yang juga merupakan anggota DPRD dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Sinjai-Bulukumba, dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Komisi B DPRD Sulsel pada Jumat, 10 Januari 2024.
Dalam rapat tersebut, hadir berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perikanan Pemprov Sulsel, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulsel.
Heriwawan menyampaikan bahwa menurut informasi yang diterimanya dari nelayan, harga satu unit VMS berkisar antara Rp14 juta hingga Rp16 juta, ditambah biaya airtime atau sinyal yang mencapai Rp5,5 juta hingga Rp6,5 juta.
Menurutnya, biaya-biaya ini sangat memberatkan para nelayan, terutama karena mereka diwajibkan membeli alat tersebut untuk mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Perintah Berlayar (SPB), yang merupakan syarat utama untuk melaut.
“Nelayan tidak dapat beroperasi mencari nafkah tanpa SLO dan SPB, dan ini jelas sangat membebani mereka,” ungkapnya.
Sebagai respons terhadap keluhan tersebut, Heriwawan meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan mengevaluasi kembali kebijakan VMS yang dirasa terlalu membebani nelayan.
“Kami berharap kementerian bisa meninjau kembali peraturan terkait VMS, yang menurut nelayan sangat memberatkan mereka, terutama dalam hal biaya pengadaan alat dan operasionalnya,” ujar Heriwawan.
Meskipun mengkritik kebijakan tersebut, Heriwawan mengakui bahwa dari sisi manfaat, alat VMS memiliki potensi yang baik.
“Namun, kita perlu bersama-sama mencari solusi mengenai pembiayaan pengadaan dan pemeliharaan alat ini. Hal ini harus dibahas lebih lanjut di tingkat kebijakan agar ada jalan keluar yang terbaik,” tambahnya.
Heriwawan berharap bahwa dengan adanya dialog antara pemerintah dan nelayan, solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak akan ditemukan, sambil tetap menjaga kepentingan dan keamanan laut Indonesia.
Ia juga berharap pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan untuk membantu nelayan dalam pengadaan dan perawatan VMS, guna mengurangi beban yang mereka tanggung.
