Pintasan.co, Yogyakarta – Ratusan mahasiswa menggelar aksi di pertigaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu (30/8/2025), dengan menyuarakan tuntutan penghapusan tunjangan DPR, reformasi menyeluruh aparat, serta penolakan terhadap kenaikan pajak.
Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian protes yang juga terjadi di berbagai wilayah.
Berdasarkan pantauan, demonstrasi dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dengan penutupan dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar area. Mahasiswa dari beragam kampus secara bergantian menyampaikan orasi di tengah jalan.
Sejumlah massa membakar material di tengah jalan, membuat kobaran api beberapa kali terlihat saat aksi berlangsung.
Sejumlah anggota TNI terlihat mengawasi dari sisi jalan.
Dalam orasinya, para demonstran menyinggung DPR yang dianggap kurang peduli terhadap keadaan masyarakat. Mereka menilai tunjangan besar yang diterima anggota dewan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rakyat.
Kritik juga diarahkan pada aparat kepolisian terkait pola pengamanan demonstrasi di beberapa daerah, terutama Jakarta, yang dinilai berlebihan.
“Suara rakyat adalah suara Tuhan dan Tuhan mengecam adanya kekerasan,” kata salah seorang orator.
Dalam selebaran yang dibagikan, massa menyampaikan sejumlah tuntutan: pembatalan seluruh kenaikan pajak bagi rakyat; penghapusan semua tunjangan DPR; penyetaraan gaji anggota DPR dengan upah buruh;
pelucutan senjata polisi; penyitaan harta koruptor; serta ajakan membentuk komite-komite aksi perlawanan sebagai organ demokratis rakyat.
Ketua DEMA UIN Sunan Kalijaga, Umar Ma’ruf, menyatakan aksi ini merupakan luapan kemarahan atas carut-marut kebijakan pemerintah dan melemahnya fungsi lembaga negara.
“Hari ini situasi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif semuanya mengalami kemunduran. Ini menjadi akumulasi puncak kemarahan masyarakat,” ujarnya.
Umar mengatakan mahasiswa menuntut reformasi total TNI dan Polri, terutama terkait pola penanganan aksi yang dinilai represif.
Ia mengklaim, sebelum aksi berlangsung, pihaknya sempat didatangi unsur TNI yang mencoba mengintervensi gerakan mahasiswa. Selain itu, kritik keras juga dialamatkan ke DPR.
“DPR hari ini hanya membuat aturan sesuai kepentingan elit dan oligarki, bukan kebutuhan masyarakat,” kata Umar.
Dari pihak eksekutif, mahasiswa juga mengkritisi sejumlah program pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Umar menilai kebijakan makan bergizi gratis kurang tepat sasaran serta memberi efek pada sektor lain.
“Ironisnya, anggaran pendidikan justru dipangkas demi program itu, sehingga UKT semakin mahal dan biaya kuliah kian memberatkan mahasiswa,” jelasnya.
Di ranah yudikatif, mahasiswa UIN menyatakan penolakan terhadap revisi RKUHP karena dianggap bisa melemahkan penegakan hukum sekaligus mengancam prinsip supremasi hukum.
