Pintasan.co, Bandung – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku pertanian dengan tujuan mengoptimalkan produktivitas sektor pertanian di Jawa Barat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto, dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 yang diadakan di UPTD Balai Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (22/10/2024).
Bambang menjelaskan bahwa meskipun Jawa Barat memiliki cakupan wilayah yang luas, sektor pertanian, terutama pertanian pangan, tetap menjadi andalan dalam perekonomian daerah.
“Bukan hanya mengejar target untuk meningkatkan produktivitasnya saja, tetapi para pelaku usahanya dalam hal ini kalangan petani juga mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa para petani, sebagai pahlawan pangan Indonesia, perlu mendapatkan perhatian lebih agar mereka dapat hidup sejahtera.
Kesejahteraan dan kemapanan mereka harus terjamin, dan hal ini harus didorong oleh semua elemen, terutama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Pemprov Jabar menjadi corong utama agar para petani menjadi lebih sejahtera, kebutuhannya terpenuhi, pembiayaan produksinya terserap dengan baik. Bukan hanya sekedar menghitung angka-angka sebagai kebanggaan secara administrasi. Tetapi sentuhan langsung jauh lebih penting,” kata Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan bahwa keberadaan penyuluh pertanian dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sangat vital dalam mendampingi para petani.
“Sehingga kinerja para pelaksana atau pelaku pertanian bisa lebih optimal sebagai satu kesatuan,” ucapnya.
Dalam pembahasan RAPBD TA 2025, Komisi II melakukan kajian mendalam terhadap program-program yang diusulkan. Penelaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Jika ditemukan ketidakcocokan, maka perlu dilakukan penyesuaian agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Komisi II juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan petani untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar para petani.
Dengan dukungan yang tepat, diharapkan kesejahteraan petani di Jawa Barat dapat meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.