Pintasan.co – Pemerintah memastikan jadwal pemberangkatan jamaah calon haji Indonesia tahun 2026 tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, yang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan dalam tahapan keberangkatan.
“Terkait pemberangkatan jamaah calon haji sampai saat ini belum ada perubahan, masih tetap tanggal 21 April 2026 jamaah calon haji masuk asrama haji, kemudian pada 22 April berangkat,” kata Mochamad Irfan Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jombang, Jawa Timur, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa berbagai persiapan teknis dan administratif telah dilakukan secara menyeluruh oleh Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, kondisi tersebut serupa dengan proses penyelenggaraan sebuah acara besar yang seluruh kebutuhannya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya.
“Semuanya sudah siap, tinggal menunggu hari pemberangkatan jamaah calon haji,” kata dia.
Di tengah kesiapan tersebut, pemerintah juga terus memantau dinamika situasi global, khususnya konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Koordinasi lintas pihak terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan ibadah haji tidak terdampak secara signifikan.
“Mudah-mudahan pertikaian di Timur Tengah bisa segera menurun dan kami berharap mereka yang berseteru di sana menghormati proses haji umat Islam dari seluruh dunia,” ujar dia.
Ia berharap kondisi keamanan di kawasan tersebut dapat segera membaik agar para jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khusyuk.
“Dengan menghormati itu mereka akan menurunkan tensi konflik sehingga umat Islam bisa melaksanakan haji dengan tenang dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
Selain memastikan kelancaran jadwal, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen menghadirkan layanan publik yang transparan, bersih, serta bebas dari praktik penyimpangan.
Dengan total anggaran pengelolaan haji yang mencapai Rp18 triliun, aspek akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam setiap prosesnya. Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan demi mendukung kelancaran ibadah jutaan jamaah.
