Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan (BG) menegaskan bahwa sejumlah isu strategis, baik di dalam maupun luar negeri, akan menjadi prioritas pemerintah.
Dalam pernyataannya, BG menyoroti isu pengungsi Rohingya, pemberantasan judi online, serta upaya menangani kasus penyelundupan sebagai bagian dari agenda penting yang harus segera ditindaklanjuti.
Dalam keterangannya, BG menyatakan bahwa Indonesia ingin meningkatkan peran aktifnya dalam menangani krisis Rohingya di Myanmar, yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi kawasan.
Indonesia berharap dapat membantu mengurai berbagai hambatan yang selama ini memperlambat penyelesaian konflik tersebut di tingkat ASEAN.
“Khususnya peran Indonesia dalam menangani permasalahan Rohingya dengan Myanmar, kita akan coba mengurai sumbatan-sumbatan apa yang selama ini terjadi. Karena, seperti yang kita ketahui, ASEAN sampai saat ini masih belum bisa masuk secara efektif,” ujar BG dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Selasa (22/10).
Selain fokus pada isu Rohingya, BG juga menyoroti pentingnya memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan, termasuk Papua Nugini (PNG).
Menurutnya, hubungan baik dengan negara-negara tetangga di kawasan tersebut akan memperkuat dukungan regional terhadap Indonesia.
“Pasifik Selatan, termasuk PNG, sangat penting. Kita ingin menjadi tetangga yang baik, dan kita berharap dukungan kepada Indonesia semakin kuat, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral,” lanjut BG.
Di dalam negeri, BG menekankan bahwa pemerintah harus segera menertibkan kasus-kasus penyelundupan yang telah menimbulkan banyak kebocoran ekonomi.
Menurutnya, kebocoran ini harus diatasi agar devisa negara dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk pembangunan nasional.
“Masalah penyelundupan menjadi salah satu isu prioritas yang harus ditangani. Banyak kebocoran yang terjadi selama ini, dan kita harus bisa menertibkannya agar semua devisa bisa masuk ke kas negara, demi pembangunan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.
BG juga menyoroti masalah judi online yang semakin meresahkan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan dengan lebih serius dan tegas, tanpa toleransi.
“Penanganan judi online harus lebih tajam dan tidak boleh main-main. Judi online sudah sangat meresahkan masyarakat, dan pemerintah akan menindak tegas segala bentuk praktik ilegal ini,” ujarnya.
Terakhir, BG menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus pada berbagai ancaman yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk ancaman dari dalam dan luar negeri yang bisa mempengaruhi stabilitas nasional.
“Pemerintah akan terus waspada terhadap ancaman-ancaman yang bisa mengganggu stabilitas dan keamanan NKRI. Ini juga menjadi perhatian utama kami,” tutup BG.
