Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, hari ini.
Pertemuan tersebut membahas terkait peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan transformasi digital pemerintah.
Rini mengatakan, era digital membutuhkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai pondasi untuk membangun dan mengelola platform strategis.
DPI merupakan model arsitektur pemerintah digital yang saat ini diadopsi di dunia fokus pada sistem dasar sebagai basis pembangunan layanan. DPI meliputi seperti Digital ID, Data Exchange Platform dan Digital Payment.
“Digital Public Infrastructure (DPI) serta Use Case Prioritas perlu kita perkuat sebagai kunci percepatan demi kesuksesan program-program prioritas Bapak Presiden sepanjang tahun 2025- 2029. Hal ini juga akan kita akomodir dalam revisi berbagai kebijakan yg ada,” ujar Rini, Kamis (9/1/2025).
Dia pun menjelaskan, bahwa platform strategis ini akan mampu mendukung kebutuhan hajat hidup orang banyak.
Saat ini, pemerintah Indonesia telah memiliki Government Technology (GovTech) dengan nama INA Digital yang telah merilis secara terbatas tiga produk digital meliputi layanan identitas digital terpadu (INApas), portal nasional pelayanan publik (INAku), dan portal nasional administrasi pemerintahan (INAgov).
Rini mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan untuk penyempurnaan kebijakan.
Penerapan selanjutnya melalui revisi terhadap Peraturan Presiden No. 95/2018, dan No. 82/2023 dengan isu utama terkait DPI, mekanisme pendanaan, dan penataan kelembagaan.
Rini pun menuturkan Kementerian PANRB terus mendorong supaya pembangunan layanan digital akan menuju keterpaduan untuk kemudahaan layanan bagi masyarakat.
Menurut dia, konsep siklus hidup akan menjadi dasar supaya layanan digital pemerintah proaktif, terpersonalisasi, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.
Serta memberikan apresiasi kepada BPKP karena mengawal transportasi digital pemerintah.
“Tidak hanya mengawal akuntabilitas transformasi digital pemerintah, juga mendorong kolaborasi BPKP dalam mengawal seleksi CASN,” ucapnya.
