Pintasan.co, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi keuangan di daerah, khususnya pada wilayah yang masih mencatat skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) rendah.
Dalam pernyataannya di Makassar pada Jumat (25/5), Fatmawati mendorong agar digitalisasi, terutama untuk pembayaran jenis Person to Government (P2G) seperti pajak dan retribusi, segera dioptimalkan.
Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi motor penggerak transformasi digital di lingkup pemerintah daerah.
Para ASN diharapkan mampu memanfaatkan ragam model bisnis digital yang tersedia, serta memilih sistem informasi keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Fatmawati juga menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh dipandang hanya sebagai alat bantu administratif.
Ia menyebutkan bahwa digitalisasi merupakan strategi penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif.
“Digitalisasi bukan hanya alat, tapi kunci peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, juga mengungkapkan dukungan penuh terhadap upaya konkret dalam mendorong transformasi sistem keuangan daerah.
Ia menilai digitalisasi adalah langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan keuangan publik yang lebih terbuka dan terpercaya.
Irwan pun mendorong seluruh ASN di Luwu Timur menjadi teladan dalam penggunaan transaksi non-tunai, khususnya pada pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Ia optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, stabilitas ekonomi lokal dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah bisa berlangsung secara berkelanjutan.
