Pintasan.co, Semarang – Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf dan wakilnya Agus Jabo Priyono telah menetapkan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai fokus utama dalam 100 hari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Dalam Dialog Pilar-Pilar Sosial Provinsi Jateng yang berlangsung di Gedung Merapi, PRPP Jateng, Selasa (29/10/2024), Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya siap melakukan perbaikan DTKS sesuai arahan Presiden.
Saat ini, mereka sedang melakukan konsolidasi dan sinkronisasi dengan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk di Jawa Tengah.
“Pertama soal validasi data (DTKS), agar semua program kita tepat sasaran. Karena data itu dinamis, ada yang wafat, ada yang pindah rumah, dan seterusnya, maka kita perlu kerja sama. Mulai dari tingkat RT, RW, sampai nanti disahkan bupati/wali kota, dan masuk ke data kita,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos.
Lebih lanjut, Gus Ipul memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengecek data DTKS agar program-program Kemensos tepat sasaran. Masyarakat dapat mengakses https://cekbansos.kemensos.go.id/ untuk memberikan usul sanggah, mengkritik, dan mengusulkan data terbaru.
“InsyaAllah kita selama 24 jam siap untuk melakukan koreksi, bila ada kekeliruan. Data kita itu sudah by name by address, dan sudah sepadan dengan NIK. Bahkan alamatnya bisa di-tracking, bisa dilihat di teknologi, ada fotonya, ada macamnya, kelihatan semua,” bebernya.
Fokus perbaikan DTKS ini mendapat sambutan positif dari Sekda Jateng, Sumarno. Ia mengapresiasi langkah Gus Ipul dalam konsolidasi dan perbaikan data dalam 100 hari pertama pemerintahan.
“Inilah yang jadi PR kita bersama, selama ini bahwa DTKS masih bermasalah. Kalau 100 hari kerja itu benar-benar terealisasi, berarti kita punya data valid,” kata Sumarno.
Menurutnya, dengan DTKS yang diperbarui oleh Kemensos, program bantuan pemerintah akan diberikan kepada sasaran yang tepat. Dia juga menegaskan bahwa selama ini DTKS masih menuai masalah, sehingga kurang efektif.
“Tadi yang menjadi catatan penting juga bahwa komitmen dari Presiden kita yang baru adalah masalah antikorupsi. Ini luar biasa, karena antikorupsi harus dicontohkan dari pemimpin,” ujarnya.
Mengenai anggaran bantuan sosial Jateng dari Kemensos yang mencapai Rp10 triliun, Sekda Sumarno menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan data kompilasi dari berbagai bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya.
“Kalau kami dari Pemprov Jateng melihat, ini bagian dari kolaborasi dari pusat untuk menangani masalah kemiskinan di Jateng,” tambahnya.
