Pintasan.co, Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta belum menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait kasus leptospirosis, meskipun penyebaran penyakit tersebut dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan.
Sepanjang tahun ini, penyakit akibat bakteri leptospira yang ditularkan melalui urine tikus itu telah menginfeksi 21 orang, dengan 7 di antaranya meninggal dunia.
Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, menyatakan bahwa status KLB memang tidak diberlakukan.
Namun, dengan sebaran yang cenderung masif dan tingginya tingkat kematian, Kota Yogyakarta saat ini dalam situasi waspada leptospirosis.
“Setelah melakukan kajian, kami mendapat masukan dari tim ahli dari (RSUP) Sardjito, analisisnya ternyata kita waspada, bukan KLB,” katanya, Senin (4/8/2025).
“Jadi, intinya kita respons cepat, ketika ada kasus, kemudian terkait pengendalian vektor, dan lain-lain, kita bergerak bersama tim terpadu,” imbuh Lana.
Sehingga, penanganan fenomena leptospitosis bakal dilakukan oleh lintas instansi, yang langsung di bawah arahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta.
Sejauh ini, Surat Edaran (SE) yang mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) pun sudah dikeluarkan eksekutif.
“Kita semua bergerak sesuai dengan SE. Jadi, harapannya supaya tidak terjadi penambahan kasus dan timbul lagi kematian,” cetusnya.
Dalam surat edaran tersebut, Dinas Kesehatan menekankan fokus pada penanganan manusia, mulai dari pelayanan di fasilitas kesehatan hingga penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Lana menyebutkan bahwa dalam menghadapi kondisi kewaspadaan terhadap leptospirosis, PHBS menjadi aspek penting yang harus dijalankan oleh masyarakat.
“Kalaupun lingkungannya kurang memenuhi syarat, paling tidak saat beraktivitas pakai alas kaki lah. Pakai sandal, diupayakan pakai sandal,” ujarnya.
