Pintasan.co – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyampaikan kecaman keras atas serangan yang diduga dilakukan Israel dan menyebabkan gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, mengingat para prajurit Indonesia sedang menjalankan mandat internasional untuk menjaga stabilitas kawasan.
“Pimpinan MPR RI dengan 732 anggota majelis mengutuk dengan keras tindakan Israel yang sangat biadab terhadap putra-putra terbaik kita yang sedang menjalankan misi perdamaian yang merupakan tugas dan tanggung jawab konstitusi dalam menjaga perdamaian di Lebanon selatan,” ucap dia saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
MPR juga menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam insiden tersebut. Para korban dinilai sebagai putra terbaik bangsa yang mengemban tugas mulia di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.
“MPR menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugur dan terlukanya para prajurit TNI yang menjalankan tugas konstitusi dan mandat PBB di Lebanon selatan,” kata Muzani.
Peristiwa tragis ini terjadi dalam dua insiden berbeda. Pada Minggu (29/3), Praka Farizal Rhomadhon gugur akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan. Tiga prajurit lainnya, yakni Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan, mengalami luka-luka.
Sehari berselang, serangan kembali terjadi terhadap konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Hayyan. Dalam insiden tersebut, dua prajurit TNI kembali gugur, yakni Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Sementara itu, dua lainnya, Lettu (Inf) Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto, dilaporkan mengalami luka.
Menanggapi situasi tersebut, MPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada para prajurit yang gugur sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka. Selain itu, MPR juga meminta adanya evaluasi serius terkait penempatan pasukan Indonesia di wilayah konflik.
MPR bahkan mengusulkan agar pasukan Indonesia di Lebanon dapat ditarik apabila tidak ada jaminan keamanan yang memadai bagi personel di lapangan.
Di tingkat internasional, MPR mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan atas insiden tersebut. Tidak hanya itu, lembaga tinggi negara ini juga meminta agar sanksi tegas dijatuhkan terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Peristiwa ini kembali menyoroti tingginya risiko yang dihadapi pasukan perdamaian di wilayah konflik, sekaligus menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional dalam menjamin keselamatan personel yang bertugas menjaga perdamaian dunia.
