Pintasan.co, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia menarik diri dari Board of Peace.
MUI menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut tidak menunjukkan keberpihakan kepada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum itu bermasalah karena penggagasnya adalah Donald Trump dan salah satu anggotanya adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dinilai melakukan penjajahan terhadap Palestina. Selain itu, Palestina sendiri tidak dilibatkan sebagai anggota dalam Board of Peace.
Kiai Cholil juga menyoroti kewajiban pembayaran biaya keanggotaan untuk bergabung dalam forum tersebut.
Menurutnya, hal itu semakin memperkuat alasan agar Indonesia sebaiknya mundur dari Board of Peace.
Senada dengan itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai Board of Peace mencerminkan praktik neokolonialisme.
Ia menegaskan bahwa persoalan Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan bentuk penjajahan, perampasan hak, serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional.
MUI menolak konsep perdamaian yang tidak berlandaskan keadilan dan tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah.
Menurut Prof Sudarnoto, keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai pihak pendudukan yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar dalam struktur Board of Peace.
Ia juga mengingatkan bahwa skema tersebut berpotensi mengalihkan fokus dari isu keadilan dan kemerdekaan Palestina menjadi sekadar pengelolaan konflik dan stabilitas kawasan.
Meski menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia, MUI menilai keterlibatan tanpa batasan yang jelas dapat merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
MUI menegaskan bahwa dalam perspektif Islam dan nilai kemanusiaan universal, segala bentuk penjajahan adalah kezaliman yang harus diakhiri.
Perdamaian sejati, menurut MUI, hanya dapat terwujud jika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya, sementara Board of Peace dinilai belum mengarah ke tujuan tersebut.
