Pintasan.co, Sinjai – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memberikan kabar baik bagi 3.509 tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pendaftaran PPPK 2025 saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Sinjai.
Selain itu, Prof. Zudan juga menyoroti ratusan tenaga Non-ASN di Sinjai yang datanya tidak masuk ke dalam database hasil injeksi oleh BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Data tersebut sebelumnya telah dimapping oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Aparatur (BKPSDMA) Sinjai.
Setelah menghadiri pelantikan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sinjai, Prof. Zudan mengungkapkan bahwa pekan depan dirinya akan menghadiri rapat nasional secara virtual untuk membahas nasib tenaga Non-ASN, termasuk yang tidak masuk dalam database BKN.
“Insyallah, rapat Zoom Meeting ini akan diadakan pada 8 Januari 2025 dengan melibatkan Mendagri, Menpan, Kepala BKN, dan seluruh kepala daerah di Indonesia. Nantinya akan ada arahan dan instruksi dari Pemerintah Pusat terkait langkah-langkah yang akan diambil,” ujarnya kepada beritasulsel.com pada Sabtu (4/1/2025).
Di sisi lain, Kepala BKPSDMA Sinjai, Lukman Mannan, menjelaskan bahwa dari total 974 Non-ASN yang telah dimapping, tercatat sebanyak 541 di antaranya tidak terdaftar dalam database BKN untuk perekrutan PPPK 2025. Meski begitu, ratusan Non-ASN tersebut tetap melanjutkan aktivitas kerja mereka di kantor.
“Hasil rapat dengan BKN Regional Makassar menyebutkan bahwa Non-ASN yang tidak masuk dalam database tetap melanjutkan tugasnya karena proses pendataan masih berjalan. Untuk kebijakan lebih lanjut, kita masih menunggu arahan,” kata Lukman.
Sebagai informasi, hasil pendataan melalui aplikasi SSCASN menunjukkan bahwa ada total 3.781 Non-ASN di Kabupaten Sinjai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.509 tenaga Non-ASN telah diverifikasi secara faktual.
Sementara itu, dari 974 Non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN, setelah diverifikasi, tersisa 541 orang yang belum terakomodasi.
