Pintasan.co, Makassar – Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan dari Tim Desain Program Partisipasi yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Australia.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin, 8 Juli 2025, di Makassar.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, bersama Asisten Perwakilan Hasrul Eka Putra, menyambut langsung kedatangan tim tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, tim dari Australia melakukan diskusi dan penjajakan awal terkait perancangan program pembangunan pasca berakhirnya Program Ketahanan Demokrasi pada Desember 2025.
Sebagai salah satu pihak yang dianggap strategis dalam proses konsultasi, Ombudsman RI Sulsel memberikan berbagai masukan agar rancangan program yang diberi nama Partisipasi ini dapat lebih kontekstual, relevan dengan kondisi daerah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal secara nyata.
Dalam pemaparannya, Ismu Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
Ia menjelaskan sejumlah strategi yang telah dijalankan untuk menyebarluaskan informasi terkait tugas dan fungsi Ombudsman kepada publik serta tantangan-tantangan dalam memperkuat partisipasi masyarakat.
“Kami mendukung program partisipasi ini baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya, terutama dalam hal memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas,” ujar Ismu.
Lebih jauh, ia juga memaparkan berbagai inisiatif strategis yang telah dirintis, antara lain: kolaborasi dengan media untuk memperkuat edukasi publik, penyusunan buku bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) terkait Ombudsman RI, pengembangan platform pembelajaran daring melalui Ombudsman Academy, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) untuk mendorong pelayanan yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat.
Program Partisipasi ini merupakan inisiatif baru yang tengah dirancang oleh Alinea International, sebagai pihak yang ditunjuk oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT).
Tujuan utamanya adalah menciptakan program kerja sama pembangunan Australia–Indonesia yang lebih adaptif dan partisipatif.
Menutup pertemuan, Ismu menegaskan kesiapan Ombudsman Sulsel untuk menjadi mitra aktif dalam desain dan pelaksanaan program tersebut.
“Kami berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata dalam penguatan kerja sama pembangunan ini, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan mutu layanan publik,” tutup Ismu.
