Pintasan.co, Jakarta – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengingatkan bahwa organisasi internasional tersebut tengah menghadapi ancaman krisis keuangan berat dan berisiko kehabisan dana operasional pada Juli mendatang.
Ia pun mendesak negara-negara anggota agar segera memenuhi kewajiban iuran mereka, sebagaimana dikutip dari AFP.
Peringatan itu disampaikan Guterres melalui surat resmi kepada negara-negara anggota PBB pada Jumat (30/1/2026), di tengah masalah defisit anggaran kronis yang terus membebani lembaga dunia tersebut.
Menurut Guterres, sumber utama persoalan keuangan PBB adalah banyaknya negara anggota yang tidak membayar kontribusi wajib secara penuh atau menunggak pembayarannya.
Akibatnya, PBB terpaksa membekukan perekrutan pegawai serta memangkas anggaran di berbagai bidang.
Dalam suratnya, Guterres menegaskan bahwa ada dua pilihan yang harus dihadapi negara anggota: memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu, atau melakukan perubahan mendasar terhadap sistem keuangan PBB guna mencegah krisis yang kian mendekat.
Ia menilai kondisi keuangan saat ini tidak berkelanjutan dan menempatkan PBB pada risiko struktural yang serius.
Data keuangan menunjukkan, meski lebih dari 150 negara telah melunasi iuran mereka, PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan mencapai 1,6 miliar dolar AS, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Jumlah tersebut juga mendekati nilai iuran Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump.
Selain persoalan tunggakan, PBB juga dibebani kewajiban mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota.
Juru bicara Sekjen PBB, Farhan Haq, menjelaskan bahwa kewajiban ini semakin memperparah tekanan likuiditas.
Guterres bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai situasi yang absurd, karena PBB diminta mengembalikan dana tunai yang sebenarnya tidak tersedia.
Ia memperingatkan, tanpa peningkatan signifikan dalam pengumpulan iuran, PBB tidak akan mampu menjalankan anggaran program reguler 2026 yang telah disepakati. Berdasarkan tren saat ini, kas anggaran reguler bahkan diperkirakan bisa habis pada Juli.
Krisis keuangan ini terjadi di tengah dinamika politik global yang semakin rumit, termasuk kebuntuan di Dewan Keamanan PBB akibat perbedaan kepentingan Amerika Serikat, Rusia, dan China.
Situasi tersebut diperburuk oleh kebijakan pemerintahan Trump yang memangkas pendanaan sejumlah badan PBB, menunda pembayaran iuran, serta mempertanyakan peran dan prioritas organisasi dunia itu.
Guterres juga menyinggung pemangkasan besar bantuan kemanusiaan dan pembangunan AS melalui kebijakan “America First” sebagai bagian dari persoalan global yang turut memperberat kondisi PBB.
