Pintasan.co, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan terhadap usulan penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.
Dukungan ini disampaikan oleh Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, setelah Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan peninjauan ulang terhadap jasa-jasa Soeharto pada masa pemerintahannya.
“Kami mendukung usulan tersebut. Pak Harto memiliki jasa besar dalam menjaga stabilitas nasional dan memajukan pembangunan ekonomi. Pada masa beliau, Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia,” ujar Gus Fahrur, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, Soeharto berperan penting dalam menjaga keutuhan bangsa setelah peristiwa 1965 serta berhasil mendorong pembangunan di berbagai bidang, terutama sektor pertanian dan infrastruktur.
Gus Fahrur menegaskan bahwa usulan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto bukan untuk menghapus sisi kelam masa pemerintahannya, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusinya bagi bangsa.
“Tidak ada tokoh yang sempurna. Namun, jasa besar terhadap negara patut dihargai secara proporsional,” ujarnya.
Dukungan PBNU ini sejalan dengan pandangan sejumlah organisasi Islam lainnya.
Muhammadiyah melalui Ketua Pimpinan Pusat, Anwar Abbas, juga menilai bahwa Soeharto layak mendapat gelar tersebut karena kepemimpinannya dinilai mampu membawa Indonesia pada masa stabilitas ekonomi dan politik yang panjang.
Namun, pandangan di lingkungan NU tidak sepenuhnya seragam. Beberapa tokoh menolak usulan tersebut, termasuk KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), yang menyatakan ketidaksetujuannya secara tegas.
“Saya tidak setuju jika Soeharto dijadikan pahlawan nasional,” kata Gus Mus, dikutip dari NU Online.
Ia menilai dukungan terhadap Soeharto mencerminkan kurangnya pemahaman sebagian pihak terhadap penderitaan rakyat selama era Orde Baru.
Sementara itu, Kementerian Sosial membenarkan bahwa nama Soeharto tengah dikaji oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tahun 2025.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bahwa kajian tersebut melibatkan sejarawan, akademisi, dan lembaga negara untuk memastikan kelayakannya berdasarkan aspek historis dan objektif.
Beberapa pengamat menilai bahwa dukungan PBNU mencerminkan perubahan pandangan generasi baru di tubuh organisasi tersebut.
Analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan,“Perdebatan ini menunjukkan dinamika positif. NU kini mencoba melihat sejarah secara lebih seimbang antara menghargai jasa pembangunan dan tetap kritis terhadap sisi gelap masa lalu.”
Hingga saat ini, hasil kajian Dewan Gelar belum diumumkan. Namun, dukungan dari PBNU dan Muhammadiyah serta kritik dari tokoh-tokoh internal memperlihatkan bahwa wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional masih akan menjadi topik perdebatan publik yang panjang.
