Pintasan.co, Jakarta – Upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akibat deklarasi darurat militer gagal setelah Majelis Nasional tidak mencapai ambang batas suara yang diperlukan.
Dalam pemungutan suara pada Sabtu (7/12/2024), hanya 195 suara yang mendukung mosi tersebut, kurang lima suara dari 200 yang dibutuhkan untuk melengserkan presiden.
Kegagalan itu terjadi setelah anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai pendukung Yoon, melakukan aksi walk out dari sidang.
Ketua DPR Korea Selatan, Woo Won-shik, menyayangkan rendahnya partisipasi dalam pemungutan suara ini.
“Seluruh dunia menyaksikan keputusan yang diambil hari ini,” ujarnya, Minggu (8/12).
Langkah Presiden Yoon memicu kontroversi setelah ia memberlakukan darurat militer pada Selasa malam (3/12).
Deklarasi itu memberikan kewenangan luas kepada militer untuk memberantas apa yang disebutnya sebagai “kekuatan anti-negara” yang dianggap menghalangi jalannya pemerintahan.
Perintah tersebut dicabut enam jam kemudian setelah parlemen secara aklamasi menolak penggunaan militer dan polisi dalam pengamanan.
Krisis ini menjadi tantangan politik terbesar dalam beberapa dekade bagi Korea Selatan, yang dikenal sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di Asia.
Langkah darurat tersebut mengundang kritik luas, bahkan dari beberapa anggota PPP. Namun, juru bicara PPP, Shin Dong-uk, menyatakan partainya tidak ingin mengulangi sejarah pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2016 yang membawa dampak besar bagi partai konservatif.
“Kami tidak akan membiarkan kelumpuhan pemerintahan akibat pemakzulan presiden terulang,” tegas Shin.
Sementara itu, Presiden Yoon telah menyampaikan permintaan maaf atas pemberlakuan darurat militer.
Namun, ia menolak mundur dan menyatakan kesiapannya menghadapi konsekuensi hukum dan politik dari keputusannya tersebut.
Di sisi lain, Partai Demokrat sebagai oposisi utama berencana mengajukan kembali mosi pemakzulan pada Rabu (11/12) mendatang.
“Kami akan terus berjuang demi keadilan dan stabilitas demokrasi Korea Selatan,” ujar salah satu pemimpin oposisi.
