Pintasan.co, Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan moratorium atau penangguhan pembangunan hotel di kawasan inti Sumbu Filosofi.
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, moratorium kali ini mencakup semua jenis penginapan, termasuk hotel berbintang empat dan lima.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian, jumlah hotel di zona inti Sumbu Filosofi dinilai sudah memadai.
Karena itu, ia menegaskan bahwa penerapan moratorium ini menjadi langkah wajib yang harus dijalankan oleh Pemkot Yogyakarta.
“Kajian sementara (hotel di core zone sumbu filosofi) sudah cukup. Sehingga, moraturium itu hampir pasti saya tetapkan ya,” tandasnya, Rabu (21/5/25).
“Sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman perhotelan, supaya mereka jangan punya keinginan untuk membangun di core zone ini,” urai Hasto.
Sesuai dengan rencana, kebijakan penangguhan pembangunan hotel akan dimuat dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Pengelolaan Sumbu Filosofi yang saat ini masih dalam proses penyusunan.
Ia menyebutkan bahwa Pemkot Yogyakarta telah menjalin koordinasi dengan Kraton Ngayogyakarta serta Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan dasar hukum tersebut.
“Kalimatnya moraturium ya, melarang sementara itu. Jadi, kalau untuk pelarangan (penuh) masih harus menunggu kajian,” urai Hasto.
Dijelaskan, moratorium ini semakin melengkapi aturan kompleks mengenai pembangunan gedung di kawasan inti sumbu filosofi, salah satunya soal ketinggian.
Namun, berbeda dengan moratorium yang istilahnya hanya bersifat sementara, aturan soal ketinggian bangunan tersebut mutlak permanen.
“Moratorium untuk semua bintang. Kalau tinggi bangunan kan sudah diatur, itu bukan moratorium. Nanti boleh lebih tinggi, kan nggak mungkin,” terangnya.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium pembangunan hotel di zona inti Sumbu Filosofi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan pembangunan hotel baru di pusat Kota Yogyakarta diharapkan dapat mendorong pemerataan tingkat hunian di berbagai wilayah.
“Makanya, kami mendukung penuh kebijakan Wali Kota Yogyakarta ini, karena harapan kami pemerataan okupansi terjadi di DIY,” pungkasnya.
