Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (bansos beras) selama masa panen raya.
Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gabah dan memastikan serapan beras dari petani oleh Perum Bulog berjalan dengan baik.
Kapan bansos beras akan dilanjutkan?
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penghentian ini bersifat sementara hingga panen raya selesai.
“Sekarang kan sedang panen raya, jadi untuk sementara waktu kami hentikan. Jika Bulog mengeluarkan bantuan pangan atau SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) saat panen raya, itu bisa berdampak buruk,” ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/2).
Arief menambahkan bahwa penyaluran bantuan pangan dan program SPHP ditangguhkan untuk sementara guna menghindari ketidakseimbangan pasar.
Jika beras Bulog dilepas dalam jumlah besar saat panen, dikhawatirkan harga gabah petani akan turun.
“Kalau beras Bulog dikeluarkan murah saat panen, itu akan menyebabkan masalah,” katanya.
Mengenai waktu penghentian ini, Arief memperkirakan bansos beras akan dilanjutkan setelah panen raya selesai, sekitar bulan April.
“Panen raya ini sampai April, jadi diperkirakan setelah itu baru dilanjutkan,” jelasnya.
Arief juga menjelaskan bahwa stok beras Bulog yang ada saat ini bisa digunakan untuk program SPHP, yaitu intervensi stabilisasi harga, jika diperlukan.
Namun, jika harga pasar sudah stabil, stok akan tetap ditahan.
“Kalau panen sudah banyak dan harga stabil, tidak perlu digelontorkan. Stok akan ditahan dulu, baru akan dikeluarkan saat paceklik,” katanya.
Keputusan ini juga bertujuan untuk membantu penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Arief menegaskan bahwa jika bansos beras terus disalurkan saat panen raya, harga gabah akan cenderung turun, yang bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Jangan terus digelontorin, nanti harga gabah turun. Kami ingin petani mendapatkan harga yang baik, yakni Rp6.500,” tegas Arief.
Menanggapi isu bahwa penghentian ini disebabkan oleh pergeseran anggaran, Arief menegaskan bahwa alasan utama kebijakan ini adalah untuk mendukung penyerapan beras petani, bukan karena masalah anggaran.
“Anggaran malah diberikan untuk membantu penyerapan. Jangan dibalik-balik,” katanya.
Awalnya, pemerintah berencana menyalurkan bantuan pangan selama enam bulan pada 2025, dengan dua bulan pertama dijadwalkan untuk Januari dan Februari.
Namun, pemerintah kini menunda penyaluran yang seharusnya dimulai pada Januari. Bantuan pangan ini ditargetkan untuk 16 juta keluarga penerima manfaat.
