Pintasan.co, Karanganyar – Pemerintah Kabupaten Karanganyar sedang mematangkan program kerja untuk 100 hari pertama kepala daerah terpilih.
Rober Christanto dan Adhe Eliana yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dalam Pilkada 2024, memulai langkah tersebut dengan menggelar rapat koordinasi untuk penajaman usulan kegiatan perangkat daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Podang I Setda pada Senin (3/2/2025).
Kepala Baperlitbang Karanganyar, Dwi Cahyono mengapresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengirimkan data usulan kegiatan untuk 100 hari kerja pertama kepala daerah terpilih.
“Kita telah melakukan koordinasi dan mengidentifikasi kegiatan yang memiliki alokasi anggaran serta tidak terikat dengan ketentuan Surat Edaran Bersama Menteri,” katanya.
Setelah rapat koordinasi tersebut, akan diadakan rapat lanjutan untuk membahas pengelolaan keuangan dari usulan yang telah diajukan oleh jajaran.
Dwi Cahyono menekankan pentingnya fokus pada kategori kegiatan yang bisa segera dilaksanakan dalam 100 hari pertama, seperti peletakan batu pertama untuk proyek infrastruktur, layanan publik berbasis KTP, serta program sosial seperti pengelolaan sampah dan bantuan untuk tempat ibadah.
“Kita harus menyiapkan kerangka acuan kerja, estimasi anggaran, serta kriteria penerima manfaat agar program berjalan tepat sasaran,” terangnya.
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi, menyampaikan bahwa kesiapan perangkat daerah sangat penting dalam menyambut transisi kepemimpinan yang akan datang.
“Kita bersyukur bahwa transisi kepemimpinan di Karanganyar berjalan lancar tanpa konflik. Ini adalah keunggulan kita dibandingkan daerah lain. Dengan persiapan yang matang, program-program Bupati terpilih bisa langsung dieksekusi,” ungkapnya.
Dia menyatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan mempengaruhi efisiensi anggaran, salah satunya dengan mengurangi belanja di tingkat kementerian dan daerah.
“Dana transfer ke daerah berkurang Rp 50 triliun, yang tentu berimbas pada APBD kita. Oleh karena itu, program 100 hari harus difokuskan pada kegiatan yang aman dari pengurangan anggaran, seperti yang sudah dialokasikan sebelumnya,” jelasnya.
