Pintasan.co, Kulon Progo – Pemerintah pusat saat ini terus menyusun dan menyempurnakan rencana pendirian Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kulon Progo.
Program ini dijalankan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa terdapat penyesuaian jumlah lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibentuk.
“Awalnya secara nasional akan dibuka 100 titik Sekolah Rakyat dulu, namun targetnya kemudian berubah,” kata Agus saat kunjungan kerja di Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Senin (30/06/2025).
Perubahan jumlah titik Sekolah Rakyat dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan.
Presiden mengusulkan penambahan 100 lokasi baru agar jangkauannya lebih luas di seluruh Indonesia. Sebagai hasilnya, target nasional kini meningkat menjadi 200 titik pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Agus mengatakan 200 titik tersebut ditargetkan tercapai pada Juli 2025, yang mana waktunya tinggal sebulan lagi.
“Juli besok sudah bisa menerima pelajar, sedangkan untuk tenaga pengajarnya tengah disiapkan,” ujarnya.
Agus mengatakan seluruh tenaga pengajar nantinya adalah orang baru. Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Badan Kepegawaian Nasional untuk pengadaannya.
Pemerintah daerah di wilayah yang menjadi lokasi Sekolah Rakyat akan turut dilibatkan dalam penyediaan tenaga pengajar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pengajar merupakan warga setempat atau berasal dari daerah yang sama.
“Jadi kalau pelajarnya dari Kulon Progo, yang pengajarnya juga harus dari Kulon Progo,” jelas Agus.
Program Sekolah Rakyat ditujukan secara khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk dalam kategori desil 1 dan 2.
Inisiatif ini bertujuan menekan angka kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, berdasarkan hasil survei sebelumnya.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyebut bahwa pengadaan lahan tersebut menghabiskan dana sebesar Rp502.950.000,00, yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2025.
“Kewajiban kami di pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan Sekolah Rakyat, termasuk pemenuhan legalitasnya,” kata Agung.
