Pintasan.co, Jakarta Pemerintah memastikan rencana perpanjangan tenor utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) hingga 50–60 tahun.

Untuk mengurangi beban pembiayaan, pemerintah didorong memanfaatkan skema Real Estate Investment Trust(REIT) sebagai alternatif pelunasan utang.

Ketua Bidang Infrastruktur dan Properti PLPI, John Riyanto, mengatakan penggunaan REIT penting agar risiko pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung negara atau BUMN.

“Utang sebesar itu tidak bisa terus dibebankan pada negara. Diperlukan instrumen pasar modal seperti REIT agar beban bisa dibagi dengan investor,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 1 November 2025.

John menjelaskan bahwa pengembalian investasi proyek besar tidak bisa dihitung dari pendapatan operasional harian.

Ia mencontohkan pembangunan Gelora Bung Karno (GBK) pada 1960-an yang biayanya tidak sebanding jika dihitung dengan skema break even point (BEP).

“Infrastruktur seperti GBK atau kereta cepat harus dihitung dengan depresiasi jangka panjang, bahkan hingga 100 tahun, supaya manfaatnya bisa dirasakan lintas generasi,” tambahnya.

Ia menilai kereta cepat dapat digunakan hingga satu abad, sehingga dengan depresiasi 50 tahun, beban proyek bisa lebih realistis.

“Misalnya Rp160 triliun dibagi 50 tahun menjadi sekitar Rp3,2 triliun per tahun, ditambah biaya operasional dan bunga. Jika ditanggung KAI sendiri tentu berat, tapi kenaikan nilai aset dan ekuitas ke depan tetap memberi keuntungan,” jelas John.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bisnis infrastruktur pada dasarnya tidak likuid, tetapi bisa menghasilkan keuntungan melalui penjualan kembali aset di masa depan.

“Untuk menciptakan capital recycle, setiap properti atau infrastruktur perlu memiliki instrumen yang bisa diperjualbelikan secara publik, dan REIT adalah solusinya,” katanya.

Sementara itu, akademisi Abdullah Syarifuddin menekankan perlunya reformasi regulasi agar REIT di Indonesia mampu menarik dana pensiun, asuransi, hingga sovereign wealth fund.

Ia menilai, penerapan skema Infra-REIT pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dapat menjadi model pembiayaan infrastruktur berbasis pasar yang berkelanjutan, meniru keberhasilan sistem Shinkansen di Jepang.

Baca Juga :  Prabowo Restui Program E10, Campuran Etanol 10 Persen dalam Bensin untuk Kurangi Impor dan Polusi