Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah lokasi untuk relokasi rumah warga yang terdampak bencana di Sumatera.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses relokasi akan memanfaatkan lahan milik negara.
Menurut Prasetyo, pemerintah telah melakukan pendataan terhadap tanah negara maupun lahan yang pengelolaannya berada di bawah pihak tertentu di 52 kabupaten/kota terdampak.
Lahan-lahan tersebut nantinya akan ditetapkan sebagai titik relokasi bagi warga yang membutuhkan.
Hal itu disampaikannya saat berada di Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025), sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Ia menjelaskan, relokasi ditawarkan kepada masyarakat yang rumahnya sudah tidak memungkinkan untuk dihuni kembali.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan perhitungan terhadap jumlah rumah yang terdampak bencana.
Pemerintah saat ini mulai menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk mengklasifikasikan tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang, maupun ringan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk renovasi hunian korban bencana di Sumatera.
Persetujuan tersebut diberikan setelah Presiden menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, dalam rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Aceh, Ahad malam (7/12/2025).
Suharyanto mengungkapkan, sebanyak 37.546 rumah tercatat mengalami kerusakan akibat bencana, dengan kategori rusak berat, sedang, dan ringan.
Ia menilai anggaran Rp60 juta per unit dibutuhkan untuk proses renovasi. Presiden Prabowo menyetujui usulan tersebut, namun meminta agar perhitungan anggaran tetap mempertimbangkan kenaikan harga dan tingkat inflasi.
