Pintasan.co, Bone – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menghadapi tantangan besar setelah layanan Universal Health Coverage (UHC) Non-Cut Off resmi dihentikan.
Program ini sebelumnya memberikan keistimewaan kepada peserta baru yang didaftarkan secara gratis oleh pemerintah, dengan keanggotaan BPJS yang langsung aktif tanpa menunggu masa tunggu satu bulan.
Namun, layanan ini terpaksa dihentikan sejak November lalu karena tunggakan utang Pemkab Bone kepada BPJS Kesehatan yang mencapai Rp64 miliar.
Penghentian layanan tersebut dianggap berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di sisa tahun anggaran.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muh Salam, menyatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp2 miliar dari Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk menyediakan kembali layanan serupa.
Menurutnya, penggunaan dana BTT dapat dilakukan untuk kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.
Keputusan ini diambil setelah melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemkab Bone, dengan tujuan merespons keresahan masyarakat akibat pencabutan layanan UHC.
Lilo, sapaan akrab Andi Muh Salam, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses kesehatan secara gratis tanpa hambatan administratif.
Ia berharap alokasi anggaran ini dapat memberikan solusi cepat dan memadai bagi masyarakat Kabupaten Bone, sehingga kebutuhan dasar dalam pelayanan kesehatan dapat kembali terpenuhi.
