Pintasan.co, Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD Luwu Timur resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Sebagaimana dilansir dari warta.luwutimurkab.go.id, kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD pada Kamis (27/11/2025), yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Bupati Irwan Bachri Syam dan Ketua DPRD, Ober Datte.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Paruge dan Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo.
Hadir pula anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta para pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Dalam kesempatan itu, Badan Anggaran DPRD memaparkan bahwa rancangan pendapatan dan belanja daerah telah dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Menurut laporan warta.luwutimurkab.go.id, seluruh fraksi DPRD menyetujui hasil pembahasan dan mengajukan sejumlah rekomendasi yang kemudian dijadikan bahan penyempurnaan rancangan tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus DPRD Luwu Timur atas kerja yang teliti dan penuh dedikasi.
Ia juga berterima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras sehingga Ranperda APBD 2026 dapat sampai pada tahap penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah.
Lebih lanjut, Bupati Irwan juga mengapresiasi seluruh anggota DPRD atas sinergi dan kerja sama selama pembahasan RAPBD 2026.
Sebagaimana diberitakan warta.luwutimurkab.go.id, setelah adanya persetujuan bersama, Ranperda APBD 2026 akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan.
Menutup sambutannya, Bupati Irwan menegaskan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Ia memberikan penghargaan atas kerja keras, pemikiran konstruktif, dan fungsi pengawasan anggota DPRD yang dinilai berhasil memberikan arah perbaikan signifikan bagi pembangunan dan pelayanan publik.
